in ,

Imbalan Bunga Pajak: Definisi, Kondisi, dan Ketentuan Pemberian

Imbalan Bunga Pajak: Definisi
FOTO: IST

Imbalan Bunga Pajak: Definisi, Kondisi, dan Ketentuan Pemberian

Pajak.comJakarta – Bayangkan, Anda telah membuat janji di sebuah salon kecantikan, tetapi saat tiba di sana mereka meminta Anda untuk menunggu karena ada kesalahan penjadwalan. Sebagai pengganti atas waktu Anda yang terbuang, salon tersebut menawarkan layanan gratis atau diskon pada kunjungan berikutnya. Nah, imbalan bunga pajak berfungsi serupa, ini adalah kompensasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak dalam suatu proses pelayanan. Untuk memahaminya lebih lanjut, Pajak.com akan mengulas tentang definisi imbalan bunga pajak, situasi apa saja yang memenuhi syarat untuk pemberian imbalan bunga, serta ketentuan pemberian imbalan bunga pajak.

Apa itu definisi imbalan bunga pajak?

Wajib Pajak memang memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak dengan benar, namun di sisi lain, mereka juga memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak atas imbalan bunga pajak. Imbalan bunga ini merupakan bentuk pengakuan atas kelebihan pembayaran pajak yang dapat terjadi baik melalui upaya hukum maupun permohonan Wajib Pajak.

Jadi, imbalan bunga pajak adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh DJP kepada Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak lebih dari jumlah yang seharusnya. Kompensasi ini diberikan dalam bentuk bunga yang dihitung dari kelebihan pembayaran tersebut. Bunga ini diakumulasikan mulai dari tanggal pembayaran lebih hingga tanggal pengembalian dana dilakukan.

Kondisi apa yang membuat Wajib Pajak mendapat imbalan bunga pajak?

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), terdapat empat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak: keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Pasal 27B Ayat (1) UU KUP menetapkan bahwa Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga jika pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Baca Juga  Tarif Bunga Sanksi Administratif Pajak Periode Juni 2024

Selanjutnya, Pasal 27B Ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa imbalan bunga juga diberikan jika permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP), atau permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) dikabulkan, mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak.

Secara sederhana, Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga pajak dalam kondisi tertentu yang mengindikasikan adanya kelebihan pembayaran pajak atau keterlambatan dalam proses administrasi pajak oleh otoritas pajak. Berikut adalah situasi di mana imbalan bunga pajak dapat diberikan:

  • Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  • Keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
  • Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali.
  • Kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan SKP, atau STP. Artinya, jika terdapat permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan SKP, atau STP dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.
Kapan imbalan bunga pajak diberikan?

Imbalan bunga diberikan hingga jumlah maksimal kelebihan pembayaran pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar. Jumlah ini merupakan jumlah lebih bayar menurut Wajib Pajak yang disampaikan pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar adalah dokumen yang menyatakan kelebihan pembayaran pajak dengan permohonan pengembalian dari Wajib Pajak. Kondisi-kondisi ini menegaskan bahwa imbalan bunga pajak bukan hanya hak tetapi juga merupakan bagian dari prinsip keadilan yang dianut oleh sistem perpajakan.

Namun, ada beberapa pengecualian di mana imbalan bunga pajak tidak diberikan, seperti:

  • Kesalahan Wajib Pajak, yaitu jika kelebihan pembayaran disebabkan oleh kesalahan Wajib Pajak sendiri, imbalan bunga pajak mungkin tidak berlaku.
  • Ketentuan perundang-undangan, apabila terdapat situasi tertentu yang diatur oleh perundang-undangan di mana imbalan bunga pajak tidak diberikan meskipun ada kelebihan pembayaran.
Baca Juga  Cara Hitung PPh 21 Bukan Pegawai Penghasilan Berkesinambungan
Berapa besaran imbalan bunga pajak?

Sebelumnya, besaran imbalan bunga ditetapkan sebesar 2 persen per bulan sesuai dengan Pasal 27A UU KUP. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, besaran imbalan bunga diubah menjadi lebih fleksibel, mengacu pada suku bunga acuan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dibagi 12.

Sebagai contoh, untuk periode 1 Desember 2020 hingga 31 Desember 2020, besaran imbalan bunga ditetapkan sebesar 0,53 persen, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.10/2020. Pengaturan ulang ini tidak hanya mencakup imbalan bunga tetapi juga sanksi administratif berupa bunga, yang kini diatur lebih rendah dan fleksibel.

Perubahan ini penting dalam konteks perencanaan pajak, mengingat tarif imbalan bunga sebelumnya yang tinggi dapat mendorong Wajib Pajak untuk memanfaatkannya sebagai sarana investasi, yang berpotensi menggerus penerimaan negara. Dengan adanya perubahan ini, imbalan bunga menjadi lebih sejalan dengan suku bunga pasar domestik, mengurangi insentif bagi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak yang merugikan penerimaan negara.

Bagaimana cara mendapat imbalan bunga pajak?

Untuk mendapatkan imbalan bunga pajak, Wajib Pajak harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 18/2021, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan:

1. Pengajuan permohonan

Wajib Pajak harus mengajukan permohonan imbalan bunga kepada DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, baik secara elektronik maupun langsung. Permohonan ini harus mencakup dokumen-dokumen yang relevan seperti NPWP, alamat, nomor telepon, nomor rekening bank dalam negeri atas nama Wajib Pajak, serta alasan meminta imbalan bunga sesuai aturan yang mendasari pemberian imbalan bunga. Data-data ini diperlukan sebagai bukti adanya kelebihan pembayaran pajak atau keterlambatan penerbitan SKPLB.

Baca Juga  Manfaat Perubahan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak

2. Verifikasi oleh DJP

Setelah permohonan diajukan, DJP akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan kondisi yang menyebabkan hak atas imbalan bunga. Proses ini meliputi pengecekan apakah terdapat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keterlambatan penerbitan SKPLB.

3. Penerbitan surat keputusan

Jika permohonan memenuhi syarat, DJP akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB). Surat keputusan ini akan menetapkan jumlah imbalan bunga yang berhak diterima oleh Wajib Pajak.

4. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Imbalan bunga akan diberikan bersamaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *