Definisi dan Syarat Harta Hibah Bebas Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hibah adalah pemberian sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Kemudian, menurut Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), hibah adalah sebagai suatu pemberian atau penerimaan. Namun, pada umumnya hibah merupakan pemberian yang sifatnya mengikat dari sisi penghibahnya maupun penerimanya. Hibah ini akan terus berlaku secara sah ketika kedua belah pihak antara penghibah dan penerima masih hidup.

Melalui PMK No.245/PMK.03/2008, setidaknya ada lima syarat hibah yang dibebaskan dari pajak, yakni:

1. Hibah tidak bisa dikenakan PPh ketika terdapat hubungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan atau dalam hubungan anak dan orangtua kandung. Dengan demikian, bila hibah diterima dari kakak, adik, anak angkat, mantu, mertua, atau orang lain, maka harta hibah merupakan objek PPh.

2. Hibah tidak bisa dikenakan PPh bila berhubungan dengan badan keagamaan yang mengurus tempat ibadah dan tanpa adanya mencari keuntungan. Kendati demikian, apabila mencari keuntungan, maka hibah atas pemberian ini dikenakan PPh.

3. Hibah tidak bisa dikenakan PPh ketika berhubungan dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa mencari keuntungan. Jika hibah diberikan untuk mencari keuntungan, maka hibah dikenakan PPh.

4. Hibah tidak bisa dikenakan PPh jika berhubungan dengan badan sosial yang hanya menyelenggarakan kegiatan, berupa pemeliharaan kesehatan bagi orang lanjut usia, bagi anak yatim piatu, anak yang terlantar, orang berkebutuhan khusus, pemberian santunan untuk korban bencana alam, kecelakaan, pemberian beasiswa, pelestarian lingkungan hidup, serta kegiatan sosial yang tidak mencari keuntungan.

5. Hibah tidak bisa dikenakan PPh bila berhubungan dengan orang pribadi yang sedang menjalankan usaha mikro atau usaha kecil dengan syarat memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2,5 miliar.

DJP melalui akun resmi Twitter (@kring_pajak) menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus tentang pembuktian harta hibah, misalnya pemberian harta dari orangtua ke anak kandung. Namun, jika ada dokumen yang menunjukkan bahwa hibah yang diberikan dari orangtua ke anak, dokumen itu dapat digunakan sebagai bukti sah atas harta hibah.

DJP via akun resmi Twitter (@kring_pajak) menegaskan, bagi penerima hibah, harta yang diterima tetap perlu dilaporkan dalam SPT tahunan sebagai penghasilan bukan objek pajak.