Kedua, pemerintah telah berkomitmen menjalankan target nationally determined contributions (NDC) dengan menurunkan emisi karbon sekitar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen melalui bantuan internasional pada 2030.
Ketiga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda COP26 di Glasgow, Skotlandia menyatakan komitmen untuk mencapai karbon netral pada 2060. Target ini dapat tercapai dengan lebih cepat melalui bantuan internasional.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, untuk tahap awal pemerintah akan fokus mengembangkan EBT di dua proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) karena Indonesia memiliki 4.400 sungai potensial. Dua proyek itu, yakni PLTA Kayan dengan potensi 13.000 megawatt (MW) di Kecamatan Long Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara; PLTA Mamberamo dengan potensi 24.000 MW di Kabupaten Sarmi, Papua. Skala prioritas dalam pengembangan EBT sangat penting mengingat investasi di bidang ini sangat mahal.
“Kita coba dua dulu, Sungai Kayan dan Sungai Mamberamo. Sungai Kayan 13.000 MW, Mamberamo 24.000 MW. Carikan investor, kalau sudah masuk, jangan ke grid PLN bikin grid sendiri, siapkan industri, ada enggak yang mau masuk? sehingga bulan depan akan groundbreaking Green Industrial Park di Kalimantan Utara,” kata Jokowi.
Ia mengungkap, sejumlah investor sebenarnya sudah menunggu skema bisnis untuk mengembangkan EBT di Sungai Kayan.
“Industri yang akan masuk ngantre ternyata. Yang mereka semuanya ingin produknya dicap sebagai green product dengan nilai dan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk dari energi fosil. Kalau ini jalan, mungkin skenarionya akan lebih mudah,” kata Jokowi.
Selain itu, Indonesia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mengembangkan EBT, yakni mencapai 418 GW yang berasal dari hydropower, geotermal, bayu, solar panel, arus bawah laut, dan sebagainya.
Comments