Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) resmi luncurkan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) secara virtual, pada hari ini (21/12). BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang dapat diakses melalui aplikasi, untuk memfasilitasi transaksi pembayaran ritel bagi masyarakat.
Nantinya, BI-FAST yang akan dijalankan perbankan dan lembaga keuangan ini akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan kanal pembayaran bagi nasabahnya masing-masing. Di tahap pertama, implementasi BI-FAST fokus pada layanan transfer kredit individual dengan 21 bank yang telah go live, di antaranya BTN, Bank DBS, Bank Mandiri, BCA, BSI, dan BNI.
Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan BI-FAST merupakan bentuk transformasi digital dan sebagai salah satu implementasi dari visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Perry bilang, BI-FAST bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Pengembangan BI-FAST adalah tonggak penting reformasi digitalisasi sistem pembayaran nasional sebagai implementasi BSPI 2025 bersama QRIS, SNAP, dan reformasi regulasi sistem pembayaran,” ucapnya saat acara peluncuran BI-FAST bertema: Transformasi Digital Sistem Pembayaran untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi Negeri, secara virtual, Selasa (21/12).
Ia menambahkan, BI-FAST digadang-gadang sebagai inisiatif nasional (national driven) untuk menciptakan infrastruktur Surat Partisipasi (SP) ritel yang lebih efisien; sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi ekonomi dan keuangan yang cepat, mudah, murah, aman, serta handal (CEMUMUAH).
Dengan begitu, konsolidasi industri SP nasional bisa semakin kuat; ekonomi-keuangan digital yang integrated, interoperable and interconnected bisa terwujud; dan unikorn-unikorn nasional yang tangguh bisa terbentuk.
“Saya berharap, peluncuran BI-FAST akan mempercepat digitalisasi ekonomi keuangan nasional; mengintegrasikan ekosistem industri sistem pembayaran secara end-to-end dari perbankan digital, fintech, e-commerce, dan konsumen; mendorong inklusi ekonomi keuangan; serta mendorong pemulihan ekonomi nasional” jelas Perry.
Comments