Belanja Negara 2025 Naik, Target Pendapatan Negara Meroket Jadi Rp 3.005,1 T
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 meroket menjadi Rp 3.005,1 dari Rp 2.996,9 triliun pada Rancangan APBN 2025. Kenaikan target tersebut dikarenakan alokasi belanja yang meningkat dari Rp 3.613,1 menjadi Rp 3.621,3 triliun.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo menjelaskan, anggaran prioritas yang diusung dalam APBN 2025 bertujuan mendorong tercapainya agenda pembangunan.
Alokasi prioritas tersebut mencakup sektor pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun; perlindungan sosial Rp 504,7 triliun; infrastruktur Rp 400,3 triliun; kesehatan Rp 197,8 triliun; ketahanan pangan Rp 139,4 triliun; serta hukum dan hankam Rp 375,9 triliun. Namun, pemerintah memastikan defisit masih dijaga sama di level 2,53 persen.
“Selain meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui program-program yang sudah ada, seperti PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), belanja pendidikan juga mencakup pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi dan pembangunan sekolah, serta penguatan link and match dengan pasar kerja,” ungkap Wahyu dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, dikutip Pajak.com (30/9).
Di sisi lain, ia menyebut belanja kementerian/lembaga (K/L) telah mengalami penyesuaian dari Rp 976,8 triliun menjadi Rp 1.160,1 triliun. Sedangkan belanja non-K/L turun dari Rp 1.716,4 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun.
“Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk mendukung program-program unggulan sudah didistribusikan ke K/L teknis,” imbuh Wahyu.
Sementara itu, sinergi dan integrasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan dilanjutkan pada tahun 2025 dengan didukung oleh anggaran yang sudah berlangsung saat ini.
“Kita ingin ke depan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kesejahteraan masyarakat juga terus meningkat. Maka, perlu akselerasi pengentasan kemiskinan, tidak hanya menurunkan kemiskinan melalui program perlindungan sosial yang berbasis pada pemberdayaan program yang adaptif. Makanya, kita ingin memperkuat program perlinsos yang sepanjang hayat itu,” kata Wahyu.
Secara simultan, belanja infrastruktur akan ditekankan untuk mendukung transformasi ekonomi, antara lain meliputi konektivitas, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi.
“Ketahanan pangan juga akan didukung dengan pembangunan lumbung pangan serta peningkatan akses pembiayaan petani,” tambah Wahyu.
Sementara itu, belanja kesehatan akan digencarkan pada tahun 2025 untuk menurunkan prevalensi stunting dan kasus Tuberkulosis (TBC); pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis; serta peningkatan efektivitas jaminan kesehatan nasional (JKN).
“Salah satu cara untuk menjaga stabilitas ekonomi, paling tidak kita mempertahankan empat hal. Ketahanan pangan, ketahanan energi, stabilitas nilai tukar, dan sustainabilitas fiskal. Jadi kalau empat hal itu bisa dijaga, maka stabilitas ekonomi menjadi lebih kokoh. Nah, ini akan menjadi bantalan untuk transformasi ekonomi,” pungkas Wahyu.
Comments