in ,

Sikap Pemerintah Terhadap Kenaikan Harga Daging Sapi

Penyebab ketiga adalah rantai pasok yang masih terlalu panjang di bidang penjualan daging sapi, serta lokasi produksi yang jauh dari pusat konsumsi terbanyak. Hasil penelitian oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menjelaskan bahwa rantai distribusi daging sapi lokal Indonesia melewati tujuh hingga sembilan tahap untuk sampai pada konsumen akhir. Padahal, rantai pasokan yang ideal dari produsen (peternak) hingga konsumen akhir adalah 3 hingga 4 tahap. Panjangnya rantai distribusi inilah yang menyebabkan harga daging sapi menjadi lebih elastis dan sensitif terhadap perubahan harga. Sedikit saja biaya naik di masing-masing tahap, maka akan terakumulasi dan menyebabkan harganya melambung tinggi. Menurut Kepala Bidang Daging dan Gizi Kerja Ternak dari Jurusan Ilmu Gizi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB, produksi daging sapi dalam jumlah besar ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Bali. Sedangkan jumlah konsumsi daging sapi terbanyak ada di wilayah Jabodetabek. Hal ini menyebabkan biaya logistik lebih mahal, yang ditambah dengan rantai pasokan yang panjang menjadi terakumulasi.

Baca Juga  Peran Pajak Dalam Menyukseskan SDGs 8

Dalam menghadapi kenaikan harga daging sapi tersebut, bagaimanakah sebaiknya langkah yang dilakukan pemerintah? Yang pertama adalah memperbaiki kebijakan impor yang selama ini dilakukan. Indonesia yang selama ini menggantungkan impor daging sapi kepada Australia harus mencari pemasok daging sapi lainnya. Hal ini supaya aktivitas impor daging sapi Indonesia menjadi lebih fleksibel dan memiliki posisi tawar menawar lebih kuat. Indonesia juga perlu menetapkan jadwal impor dengan tepat supaya tak terjadi kelangkaan, terutama di saat-saat kritis dimana permintaan sedang tinggi-tingginya, misalnya hari raya dan tahun baru.

Yang kedua adalah mengatur ulang regulasi terkait rantai pasokan. Rantai pasokan yang selama ini dijalankan terlalu panjang dan sangat membebani para pelaku usaha daging sapi. Pemerintah harus mampu menjadi fasilitator dan regulator yang baik dalam rantai pasokan daging sapi supaya berjalan efisien dan efektif tidak merusak pasar. Sebagaimana 10 prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiw, dalam pasar pemerintah berperan sebagai regulator, sehingga baik penjual maupun konsumen dapat memperoleh keuntungan dalam jual beli.

Baca Juga  Kemenves/BKPM Terbitkan 8 Juta Nomor Induk Berusaha

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *