in ,

Wapres: Tata Birokrasi untuk Tarik Investasi

Wapres: Tata Birokrasi
FOTO: IST

Wapres: Tata Birokrasi untuk Tarik Investasi

Pajak.com, Jakarta – Di tengah era persaingan domestik dan antarnegara yang ketat, berbagai lembaga memiliki indikator untuk mengukur daya saing nasional, efektivitas pelayanan, keterbukaan dan transparansi, maupun kemudahan berusaha.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan, tata birorasi untuk tarik inevtasi indikator-indikator tersebut pun termasuk ke dalam ranah birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penataan yang semakin baik agar birokrasi Indonesia dapat berkontribusi positif baik di skala nasional maupun global, salah satunya dalam bidang investasi.

“Selain untuk meningkatkan pelayanan publik bagi rakyat, kita juga harus menata birokrasi agar berkontribusi terhadap perbaikan indikator Indonesia di mata komunitas internasional. Hal ini berguna pula bagi daya tarik investasi ke Indonesia,” ungkapnya saat menghadiri secara virtual acara Pemberian Anugerah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2021 dan launching Sistem lnformasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) 4.0 di Jakarta, Kamis (06/10).

Baca Juga  3 Strategi Tingkatkan Instrumen Keuangan Berkelanjutan

Ia menambahkan, salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam peningkatan dan penataan birokrasi ini adalah dengan proses seleksi kepemimpinan yang komprehensif.

“Kita semua perlu menaruh perhatian tinggi terhadap perbaikan ekosistem kebijakan seleksi kepemimpinan yang komprehensif, agar seluruh standar yang lebih baik itu dapat diwujudnyatakan,” tambahnya.

Wapres melanjutkan, harus ada manajemen pembentukan serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang rinci dan menyeluruh.

“Di sinilah, pentingnya pengembangan kebijakan dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di level nasional dan daerah yang kontekstual serta sejalan dengan desain besar pembangunan nasional dan daerah,” imbuhnya.

Selain itu, Wapres berharap bahwa ke depan tidak akan ada lagi ketertinggalan antara satu lembaga dengan lembaga lain, karena seluruhnya telah memenuhi standar maupun indikator-indikator kebijakan yang telah ditetapkan.

Baca Juga  Proyek Jembatan Batam-Bintan Ditawarkan ke Investor

“Saya harapkan semua kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten pada tahun 2024 dapat memenuhi standar kategori yang ditetapkan. Tidak boleh ada kementerian/lembaga dan pemda yang ‘tinggal kelas’. Seluruh pejabat pembina kepegawaian di pusat dan daerah harus memiliki komitmen mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang unggul dan kuat,” ujarnya.

Dalam laporannya, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan bahwa proses penilaian pemberian Anugerah JPT Tahun 2021 telah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan beberapa aspek strategis.

Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, inovasi manajemen, hingga dimensi pelanggaran sistem merit dalam pengisian JPT. Ia pun berharap agar pemberian penghargaan ini dapat menjadi suntikan semangat bagi seluruh instansi pemerintahan untuk semakin meningkatkan sistem birokrasi dan pelayanannya kepada masyarakat.

Baca Juga  Mengenal IHSG dan Fungsinya

“Semoga upaya baik yang telah dilakukan dapat bersama kita tingkatkan lagi demi mewujudkan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia,” kata Agus.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

GIPHY App Key not set. Please check settings