Pajak.com, Jakarta – Di tengah badai pandemi Covid-19, performa investasi kita justru menunjukkan tren yang positif. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membukukan realisasi investasi sebesar Rp 214,7 triliun pada triwulan IV (Oktober – Desember) Tahun 2020 atau naik 3,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 lalu. Realisasi Rp 214,7 triliun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 111,1 triliun (51,7 persen) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 103,6 triliun (48,3 persen). Capaian investasi itu mampu menyerap 294.780 tenaga kerja Indonesia.
Secara akumulatif, realisasi investasi tahun 2020 (Januari-Desember) mencapai Rp 826,3 triliun atau 101,1 persen dari target Rp 817,2 triliun. Angka ini berasal dari PMDN mencapai Rp 413,5 triliun (50,1 persen) dan PMA sebesar Rp 412,8 triliun (49,9 persen).
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menganalisis, data dari BKPM itu sebetulnya tidak mencerminkan keseluruhan investasi yang terjadi di Indonesia. Namun, laporan tahunan BKPM cukup memberi sinyal positif dibandingkan dengan capaian investasi negara tetangga, seperti Malaysia, Singapore, dan Thailand.
“Tidak semua investasi yang masuk ke Indonesia itu tercatat di BKPM. Apabila ada investor asing mau investasi ke Indonesia, mereka bisa lewat BKPM atau langsung. Jadi ada kemungkinan lebih besar nilainya dibandingkan dengan yang dicatat oleh BKPM,” kata Riefky kepada Pajak.com, pada Sabtu Siang (7/2).
Hal menarik lainnya, di penghujung tahun 2020 investasi yang masuk lebih banyak terdistribusi di luar Pulau Jawa. Tercatat persebaran investasi pada triwulan IV tahun 2020 di luar Pulau Jawa mencapai Rp 113,4 triliun (52 persen), melebihi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 101,3 triliun (47 persen).
“Dilihat dari sisi investasinya sudah mulai didorong ke arah luar Jawa yang menunjukkan inisiatif pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia,”
Jelas, hal ini didorong kuat oleh gencarnya pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
“Secara riil belum (berdampak) – Artinya UU Ciptaker ini poin-poinnya membuat pasar tenaga kerja lebih efisien dan kemudahan perizinan, belum terjadi di perekonomian. Namun diresmikannya UU ini sudah memberi sentimen positif terhadap investor sehingga sudah mulai menarik investasi,” ungkapnya.
Riefky optimistis di tahun 2021 target kinerja investasi pemerintah akan tercapai seiring dengan implementasi UU Ciptaker. Sesuai ketetapan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) target investasi 2021 sebesar Rp 855,8 triliun, sedangkan BKPM berambisi mampu mencapai target investasi sebesar Rp 900 triliun.
“Saya rasa masih realistis untuk tahun 2021, apalagi kalau pandemi cepat selesai, bisa lebih tinggi lagi,” harapnya.
Comments