Pajak.com, Jakarta– Pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia masuk dalam kategori Upper-Middle Income pada tahun 2025 mendatang. Target itu tecermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Untuk mendukung rencana pembangunan itu, pemerintah melakukan upaya peningkatan daya saing perekonomian melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur khususnya proyek strategis nasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pengembangan ekonomi berbasis riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah maupun jangka panjang. Sebab, tahun ini menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dan peningkatan daya saing perekonomian, yang sempat terkoreksi beberapa waktu lalu akibat pandemi Covid-19.
Selain upaya percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta operasi dan pemeliharaan dari infrastruktur agar tercipta value for money dari proses penyediaan infrastruktur yang dilakukan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dampak dari pembangunan infrastruktur diharapkan dapat dirasakan langsung bagi masyarakat. Misalnya dalam kegiatan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan akses konektivitas dan mobilitas, peningkatan infrastruktur energi dan pangan, serta pemerataan dan penerapan infrastruktur teknologi dan komunikasi. Untuk itu, Airlangga mengapresiasi kinerja Kementerian PUPR yang terus berjuang dan fokus dalam melakukan percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur di Indonesia, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2 persen, peran pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda penggerak perekonomian nasional. Selain itu, infrastruktur juga memiliki peran penting dalam mengungkit indeks persepsi dunia (usaha) terhadap penentuan lokasi investasi yang tepat, yang secara kuantitatif dituangkan dalam peringkat indeks kemudahan berusaha (EoDB)
“Dalam rangka mewujudkan transformasi perekonomian dan EoDB kami berharap terjadinya peningkatan infrastruktur nasional yang sebesar 49,4 persen terhadap PDB pada akhir tahun 2024, hal ini tentu dicapai dengan Proyek Strategis Nasional,” ujar Menko Airlangga pada acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR TA 2022, Senin (24/01/22).
Selain itu, upaya peningkatan kualitas SDM lokal, terutama berbagai kegiatan terkait dengan infrastruktur ini merupakan kesempatan untuk mempekerjakan kemampuan-kemampuan dalam negeri, insinyur dalam negeri, dan kontraktor dalam negeri.
Airlangga menyebut, kolaborasi dan sinergi merupakan kunci dalam mencari solusi atas sumber-sumber pendanaan yang kreatif, agar dapat mengurangi beban ketergantungan kita kepada APBN, salah satunya seperti yang dilakukan melalui pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun (asset recycling).
