Pajak.com, Balikpapan – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara telah dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur. Total SBSN atau sukuk negara untuk pembangunan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur itu mencapai Rp 6,48 triliun dalam periode 2014–2022.
“Ini merupakan bagian dari kita mengelola keuangan negara yang tujuannya untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia merdeka. Merdeka dengan semangat dan dengan cita-cita yang mulia, ingin menjadi negara yang terus berdaulat, bersatu, adil, makmur, bermartabat,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Penandatanganan Prasasti Penanda Aset SBSN di Balikpapan yang juga disiarkan secara virtual, pada (5/1).
Sebagian besar proyek di provinsi Kalimantan Timur adalah program prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu 83,43 persen di sektor jalan dan jembatan pada direktorat jenderal bina marga; 1,44 persen di sektor sumber daya air pada direktorat jenderal sumber daya air; sebesar 15,13 persen di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan islam; selebihnya untuk sektor pertahanan, keamanan, dan sosial.
Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan proyek melalui SBSN juga merupakan hasil sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga (K/L) lainnya. Ia menyebutkan, penerbitan surat SBSN sejak 2013–2021 mencapai Rp 175,38 triliun dan sudah digunakan untuk pembangunan prioritas secara nasional.
“Untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen surat berharga negara yang berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, pembiayaan proyek SBSN menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Dengan semakin meningkatnya pembiayaan proyek SBSN, baik dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang di bangun, maupun berdasarkan sebaran satker (satuan kerja) pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan,” jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan, berbagai proyek strategis yang dihasilkan dari SBSN itu telah memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat. Pemerintah menargetkan SBSN berbasis proyek pada tahun depan mencapai Rp 29 triliun.
“Saya ingin menyampaikan kepada bapak/ibu sekalian sebagai pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh SBSN, telah mendedikasikan komitmen terbaik bapak/ibu sekalian untuk menjaga dan terus melaksanakan pembangunan secara amanah dengan dana dan anggaran dari rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Selain untuk pembangunan ibu kota baru, total proyek yang dibiayai dari SBSN telah mencapai 3.447 dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, antara lain:
- Infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare–Makassar), Trans Sumatra, dan double track kereta api selatan Jawa.
- Pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, antara lain pembangunan Jembatan Youtefa di Jayapura–Papua dan jembatan di Pulau Balang untuk dukungan konektivitas Trans Kalimantan.
- Pembangunan beberapa bandara di berbagai provinsi untuk mendukung konektivitas.
- Pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah).
- Pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan di berbagai perguruan tinggi.
- Pembangunan infrastruktur riset dan teknologi di berbagai lembaga riset nasional.
