Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 jadi momentum penting untuk melakukan reformasi struktural di Indonesia. Ia menegaskan, pemerintah bertekad mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan, serta menggunakan krisis sebagai momentum untuk melakukan reformasi struktural secara komprehensif.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) atau Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual, pada Rabu (16/06). Pertemuan yang dipimpin oleh Minister of Commerce and Consumer Affairs New Zealand Hon. David Clark ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota APEC.
“Forum ini bertujuan untuk melakukan review Agenda Reformasi Struktural APEC tahun 2015-2020 dan mendukung agenda 5 tahun ke depan. Saya bersama para Menteri APEC lainnya telah menyepakati kerja sama Agenda Reformasi Struktural baru yang mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi; dan mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi,” urainya.
Agenda reformasi Struktural APEC yang dimaksudnya meliputi upaya-upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, dan peningkatan kualitas regulasi. Selain itu, ada juga hal lain yang diidentifikasi sebagai hambatan-hambatan struktural yang selama ini menjadi salah satu faktor utama high cost economy, serta berimplikasi pada rendahnya daya saing satu ekonomi dalam perdagangan dan investasi.
Comments