Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 30 April 2021 telah mencapai Rp 155,6 triliun, atau 22,3 persen dari total pagu anggaran Rp 699, 43 triliun.
“Terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional realisasi PEN sampai 30 April itu mencapai Rp 155,6 triliun atau 22,3 persen dari pagu Rp 699,43,” kata Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo mengenai Penanganan Pandemi Covid-19, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/5).
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN ini merinci, realisasi anggaran kesehatan yang terserap sebanyak Rp 21,5 triliun atau 12,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 175,52 triliun. Kemudian, anggaran perlindungan sosial terealisasi sebesar 32,7 persen dari total pagi Rp 150,88 triliun atau mencapai Rp 49,07 triliun.
Selain itu, realisasi program prioritas yakni 15,3 persen atau Rp 18,98 triliun dari total Rp 125 triliun. Kemudian, anggaran UMKM yang terserap Rp 40,23 triliun atau 20,8 persen dari total pagu Rp 191,13 triliun. Di sisi lain, insentif usaha yang cair senilai Rp 26,2 triliun atau 46,2 persen dari total pagu Rp 56,72 triliun.
Khusus program bantuan perlindungan sosial Rp 32,7 persen atau Rp 49,07 triliun dari anggaran sebanyak Rp 150,78 triliun.
“Kemudian, tentunya diharapkan bahwa program lain seperti BLT desa yang baru 12 persen diharapkan bisa ditingkatkan kembali,” kata Airlangga.
Di kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan, program PEN ini terus mengalami penyempurnaan desain implementasinya; sehingga program ini dapat berjalan lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih efektif dalam mendorong perekonomian dan memulihkan daya beli masyarakat serta dunia usaha.
“Fokus utama PEN adalah pada penanganan kesehatan, terutama terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat untuk testing, tracing, dan treatment; juga vaksinasi dan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Karena, tanpa kondisi kesehatan yang terhantam oleh Covid-19 pulih, ekonomi tidak mungkin dipulihkan. Sehingga, memang fokus terhadap sektor kesehatan meningkat sangat besar dalam anggaran tahun 2021,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers virtual tentang Hasil Rapat Berkala II KSSK Tahun 2021, Senin sore (3/5).
Ia juga memastikan, penguatan reformasi struktural dilakukan pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi secara kuat dan mengakselerasi PEN. Peranan APBN, lanjutnya, menjadi sangat sentral dalam memulihkan ekonomi nasional yang diperlihatkan pada kinerja APBN 2021 kuartal I.
“Realisasi belanja tercatat tumbuh 15,61 persen yoy. Belanja negara yang tumbuh ini terutama didorong belanja barang untuk pelaksanaan vaksinasi, dan belanja untuk membantu pelaku usaha serta akselerasi belanja modal untuk infrastruktur, baik konektivitas maupun dasar,” jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa belanja bantuan sosial yang meningkat pada kuartal I dibandingkan tahun lalu, menunjukkan dukungan APBN bagi masyarakat untuk mendukung daya belinya.
“Kami akan terus melaksanakan APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi dan bekerja sama dengan otoritas moneter Bank Indonesia dalam mengawal pemulihan ekonomi tahun ini dan ke depan,” tandasnya.
