Pemerintah Bakal Terbitkan SBN untuk Biayai Program 3 Juta Rumah
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Salah satu langkah terbaru adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang akan dialokasikan untuk pembiayaan program rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program 3 juta rumah sekaligus mengatasi backlog perumahan di Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah berdiskusi mengenai penerbitan SBN perumahan untuk mendukung pembiayaan MBR di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami hari ini berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com pada Jumat (21/2/2025).
Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berasal dari APBN. Dana ini memiliki suku bunga sangat rendah dan akan disalurkan melalui Tapera serta perbankan untuk membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni.
Menurut wanita yang akrab disapa Ani tersebut, pemerintah sudah mengalokasikan sekitar Rp18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas, yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PNM) di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk mendukung 220 ribu MBR yang pinjaman bunganya hanya 5 persen selama 20 tahun.
“FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan,” jelas Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa penerbitan SBN ini tidak hanya digunakan untuk debt switching, yakni pembayaran SBN yang jatuh tempo akibat pandemi COVID 19, tetapi juga untuk berbagai program strategis, termasuk perumahan.
“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan [Sri Mulyani] yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-COVID, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta Cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” tegas Perry.
Namun, belum diketahui berapa nilai SBN yang akan diterbitkan untuk membantu pembiayaan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyoroti besarnya backlog perumahan di Indonesia. Saat ini, terdapat 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Selain itu, lebih dari 25 juta rumah dinilai tidak layak huni dan memerlukan renovasi.
“Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas,” kata Ara.
Pemerintah optimistis dapat meningkatkan skala program tersebut untuk memenuhi target 3 juta rumah bagi MBR. Selain itu, pemerintah juga memiliki instrumen lain, seperti perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga skema bantuan uang muka.
Comments