OECD Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,2 Persen di 2025
Pajak.com, Jakarta – Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam Survei Ekonomi Indonesia yang dirilis pada 26 November 2024 proyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat pada tahun depan. Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksi tumbuh sebesar 5,1 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 5,2 persen pada 2025.
Laporan tersebut mencatat pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi yang solid serta peningkatan investasi swasta. Namun, defisit fiskal diperkirakan sedikit melebar karena belanja pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), defisit tetap di bawah batas 3 persen sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pertumbuhan PDB diproyeksikan tetap kuat, yakni 5,1 persen pada tahun 2024 dan 5,2 persen pada tahun 2025,” tulis OECD dalam laporannya, dikutip Pajak.com pada Kamis (28/11).
Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan moneter yang diperkirakan lebih longgar. Bank Indonesia (BI) diproyeksikan menurunkan suku bunga acuan pada akhir 2024 hingga 2025. Namun, OECD memperingatkan adanya risiko tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar Rupiah yang bisa menghambat penurunan suku bunga lebih lanjut.
Tantangan Fiskal Jangka Panjang
Meskipun pertumbuhan ekonomi diproyeksikan positif, OECD menyoroti adanya tekanan terhadap anggaran negara. Dalam jangka panjang, kebutuhan belanja negara diperkirakan meningkat, terutama untuk mendukung transisi hijau dan memenuhi permintaan layanan publik dari populasi yang semakin makmur dan menua.
“Tekanan belanja negara akan meningkat karena transisi hijau dan kenaikan permintaan terhadap layanan publik dari populasi yang lebih kaya dan berusia lebih tua,” jelas OECD.
OECD merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk memperluas basis pajak guna meningkatkan pendapatan. Beberapa langkah yang disarankan antara lain pembatasan pembebasan pajak, penegakan hukum pajak yang lebih ketat, dan memperluas kepesertaan jaminan hari tua.
Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti pentingnya program sosial yang lebih terarah. Salah satu inisiatif yang diusulkan adalah program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah-sekolah, yang diharapkan dapat diluncurkan secara bertahap dengan fokus pada masyarakat miskin.
Untuk menjaga stabilitas fiskal, OECD menekankan perlunya efisiensi dalam belanja negara. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengalokasikan anggaran secara lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pengurangan subsidi energi dan pengawasan ketat terhadap pengeluaran baru harus menjadi prioritas,” tulis OECD.
Comments