in ,

Moeldoko: ACEXI Mitra Strategis Pemerintah dalam Edukasi Dekarbonisasi

ACEXI Mitra Strategis Pemerintah
FOTO: KSP

Moeldoko: ACEXI Mitra Strategis Pemerintah dalam Edukasi Dekarbonisasi

Pajak.com, Jakarta – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima audiensi Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia atau Association of Carbon Emission Expert Indonesia (ACEXI), di Gedung Bina Graha Jakarta, (5/2). Ia ingin ACEXI bisa menjadi mitra strategis sekaligus jembatan bagi pemerintah dalam edukasi masyarakat mengenai dekarbonisasi.

“Sebab tidak mudah untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya dekarbonisasi karena cakupannya sangat luas. Untuk itu, ACEXI sebagai organisasi yang menaungi para ahli emisi karbon diharapkan bisa menjadi mitra strategis sekaligus jembatan bagi pemerintah dalam mengedukasi masyarakat, terutama bagi para pelaku ekonomi agar terlibat langsung dalam proses dekarbonisasi di Indonesia,” ungkap Moeldoko.

Menurutnya, urgensi dan peluang menerapkan dekarbonisasi dapat dilihat dari laporan Bank Dunia berjudul ‘Indonesia’s Low-Carbon Development Pathway’ pada 2022. Laporan itu menyebutkan bahwa dekarbonisasi di Indonesia berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi sebesar Rp 7.000 triliun bagi Indonesia pada tahun 2060, termasuk peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengurangan biaya kesehatan. Secara spesifik, Bank Dunia memproyeksi dekarbonisasi di Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 11 juta pada tahun 2060.

“Dekarbonisasi adalah peluang bagi Indonesia untuk membangun ekonomi hijau yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah berharap semua pihak memiliki kesadaran akan pentingnya pembangunan rendah karbon atau dekarbonisasi demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” imbuh Moeldoko.

Baca Juga  KSP dan ACEXI Akselerasi Perdagangan Karbon Indonesia

Ia memastikan, kebijakan dan pembangunan Indonesia saat ini telah  berorientasikan pada ekonomi hijau (green economy). Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan lahan rusak, pencegahan deforestasi, perbaikan pemetaan lahan, hingga percepatan pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

“Presiden juga mengamanatkan untuk memaksimalkan potensi kredit karbon di Indonesia. KSP juga bergerak soal ini, kita bentuk Tim Percepatan Implementasi Perdagangan Karbon. Sebaiknya upaya yang akan dilakukan dituangkan dalam suatu rencana kerja yang membumi dan dapat diimplementasikan dalam jangka pendek. Jangan seperti mengecat langit,” ujar Moeldoko

Ketua Umum ACEXI Lastyo Lukito pun menyatakan komitmen yang senada dengan KSP. Ia menegaskan bahwa ACEXI telah menginisiasi gerakan dekarbonisasi.

“Melalui gerakan tersebut, diharapkan bisa mendorong masyarakat semakin menyadari akan pentingnya transisi ekonomi hijau. Salah satu yang kita siapkan, kita sudah bangun training sertifikasi dan lainnya,” ungkap Lastyo.

Sebelumnya, KSP telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang perdagangan karbon bersama ACEXI pada akhir Desember 2023 lalu.

Ketua Tim KSP untuk Percepatan Implementasi Perdagangan Karbon sekaligus Tenaga Ahli Utama (TAU) Kedeputian III Bidang Ekonomi KSP Ishak Saing menuturkan, FGD antara KSP dan ACEXI bertujuan untuk menghimpun masukan dari para stakeholders dalam akselerasi perdagangan karbon di Indonesia.

Baca Juga  ACEXI Tingkatkan Kapabilitas Ahli Emisi untuk Dorong “Impact” Berkelanjutan

“Tim KSP untuk Percepatan Implementasi Perdagangan Karbon menyambut baik kolaborasi dengan ACEXI. Ada beberapa hal yang kami fokuskan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Pertama, bahwa perdagangan karbon di Indonesia hendaknya mengacu kepada standar karbon internasional. Kedua, harus ada target dan timeline, baik untuk pasar (karbon) dalam negeri maupun internasional. Ketiga, memfasilitasi terciptanya dunia usaha di bidang ekonomi hijau green job).  Keempat, pemanfaatan platform teknologi perdagangan karbon yang efektif dan efisien, Kelima, pentingnya pengaturan investasi karbon agar tidak mengganggu target emisi Nationally Determined Contribution (NDC),” jelas Ishak.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *