Pajak.com, Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan, meski UMKM berkontribusi 60 persen terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen; kontribusi ekspor UMKM masih relatif rendah yaitu 14,37 persen. Jumlah itu masih jauh tertinggal dari negara-negara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang sudah mencapai 35 persen.
Teten bilang, pasar global saat ini masih sulit ditembus oleh pelaku UMKM dan masih didominasi oleh korporasi besar karena beberapa faktor. Di antaranya, minimnya pengetahuan UMKM tentang pasar luar negeri, kualitas produk, dan kapasitas produksi; biaya sertifikasi yang tidak murah; hingga kendala logistik.
“Saya kira problem-problem ini sudah lama kita ketahui, tapi kita perlu segera mencari solusi terhadap masalah-masalah ini. Dengan kolaborasi saat ini, saya kira ini bisa kita cari solusi dengan cepat,” kata Teten di acara Konferensi 500K Eksportir Baru: Memacu Ekspor UKM secara daring, Senin (19/4).
Tantangan pelaku UMKM ke pasar global, menurut Teten, bertambah di masa pandemi ini. Beberapa tantangan itu yakni tarif pengiriman barang selama masa pandemi naik hingga 30-40 persen, serta berkurangnya volume ekspor-impor sehingga terdapat pengurangan jadwal kapal dan penerbangan internasional.
“Pendeknya, sekarang ini sistem logistik dunia sedikit terganggu. Untuk mengatasi kendala biaya logistik, kami telah bekerja sama dengan PT Garuda Indonesia, kami juga mendukung para UMKM untuk melaksanakan ekspor tidak hanya secara mandiri menggunakan kontainer, tetapi juga penjualan langsung melalui marketplace seperti Amazon, Lazada, dan platform lainnya,” urainya.
Masalah lain yang juga tengah menjadi fokus pemerintah yakni lemahnya riset dan pengembangan pada produk UMKM. Untuk itu, melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mahasiswa dan UMKM bisa melakukan riset di kampus-kampus untuk mengembangkan produk-produk UMKM yang inovatif sehingga bisa berdaya saing.
Tak hanya itu, di tahun ini pemerintah juga akan mengimplementasikan rumah produksi bersama supaya UMKM bisa mulai memanfaatkan teknologi modern dalam proses produksi yang tak bisa dimiliki orang per orang.
“Terkait pengembangan kapasitas usaha termasuk penerapan teknologi modern supaya produk UMKM punya daya saing, di tahun ini kami akan ada rumah produksi bersama yang akan kita bangun,” ucapnya.
Pemerintah, lanjut Teten, juga sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kewirausahaan. Harapannya, dengan adanya Perpres ini Indonesia bisa mencetak wirausaha baru yang unggul, baik wirausaha yang sudah existing maupun wirausaha muda dari kalangan mahasiswa.
“Kami fokus menyiapkan UMKM masa depan dari anak muda yang terdidik. Karena, persaingan di masa depan akan dimenangkan oleh mereka yang kreatif, inovatif, dan adaptable terhadap penerapan teknologi. Jadi pendekatan kami nantinya inkubasi, bukan birokrasi,” kata Teten.
Upaya lainnya yakni, Kemenkop UKM bersama Sekolah Ekspor telah menyusun kurikulum dan modul pelatihan UKM ekspor untuk memberikan pendampingan kepada UKM potensial ekspor. Selain itu, telah diadakan seri pelatihan bagi pelaku UKM ekspor yang telah dilaksanakan secara perdana sebanyak tiga kali melalui kelas luring, pada tanggal 2-4 April di Bandung, Jawa Barat.
Pelatihan dan implementasi pendampingan UKM ekspor juga dilakukan bekerja sama dengan asosiasi profesi, asosiasi eksportir, serta asosiasi produsen. Termasuk melalui series konferensi secara daring ini.
“Saya berharap melalui serial konferensi 500 ribu eksportir baru ini, dapat efektif merajut ekosistem pengembangan ekspor UKM Indonesia,” tegasnya.
