Pajak.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan akan menindak tegas setiap bentuk penyelewengan minyak goreng dan tidak akan mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Hal itu dilakukan mengingat Indonesia sebagai produsen CPO dan masyarakat harus mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.
Lutfi memperkirakan, gangguan distribusi minyak goreng di tengah terjaminnya pasokan minyak kelapa sawit dalam negeri bisa terjadi lantaran ada penyelewengan dalam distribusi bahan baku minyak goreng. Untuk itu, pihaknya menggandeng Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk melakukan sinergi dalam menjamin kelancaran distribusi.
“Kami memperkirakan bahan baku minyak goreng rembes ke industri yang tidak berhak atau ada tindakan melawan hukum berupa ekspor tanpa izin. Kedua hal ini masih harus diselidiki lebih lanjut untuk memastikan faktanya. Tetapi yang kami dapat pastikan saat ini, tidak boleh ada yang berspekulasi menyimpan minyak goreng untuk keuntungan pribadi. Kami memiliki data yang terverifikasi, informasi tangki penyimpanan, dan jalur distribusi minyak goreng. Data tersebut siap kami bagikan ke Polri,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (09/03).
Ia menambahkan, stok minyak goreng sudah melebihi kebutuhan nasional. Tercatat hingga 8 Maret 2022, telah ada sebanyak 415.787 ton minyak goreng dari skema domestic market obligation (DMO) yang didistribusikan ke pasar. Volume tersebut setara dengan 72,4 persen dari total DMO yang telah terkumpul sejak 14 Februari 2022.
“Sebanyak 415.787 ton atau sekitar 72,4 persen dari DMO yang terkumpul sudah didistribusikan ke pasar dalam bentuk curah maupun kemasan hingga 8 Maret 2022. Distribusi DMO tersebut sudah melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi minyak goreng satu bulan yang mencapai 327.321 ton. Pasokan minyak kita melimpah,” tambahnya.
Comments