in ,

KTT AIS Forum 2023 Digelar di Bali, Pertajam Strategi Kelautan Global

KTT AIS Forum 2023
FOTO: Setkab RI

KTT AIS Forum 2023 Digelar di Bali, Pertajam Strategi Kelautan Global

Pajak.com, Bali – Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023 (KTT AIS Forum 2023) digelar di Nusa Dua, Bali, pada 10 hingga 11 Oktober 2023. Forum ini akan mempertemukan negara-negara pulau dan kepulauan untuk mempertajam strategi menghadapi masalah kelautan global.

Adapun negara anggota AIS Forum, antara lain, Jepang, Indonesia, Antigua dan Barbuda, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Carbo Verde, Comoros, Cyprus, Dominica, Dominican Republic, Fiji, Federal States of Micronesia, Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Ireland, Jamaica, Kiribati, Madagascar, Maldives, Malta, Marshall, dan lain sebagainya.

KTT AIS Forum 2023 mengusung tema Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama. Pada pertemuan tersebut Indonesia akan mendorong tiga aspek utama, yakni pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antaranegara pulau dan kepulauan.

Peneliti Universitas Padjajaran (UNPAD) yang juga menjadi perwakilan Indonesia dalam AIS RnD Conference 2023 Alexander Muhammad Khan menegaskan, AIS Forum 2023 akan menjadi wadah negara pulau dan kepulauan menghadapi common enemy, seperti kenaikan permukaan air laut dan perubahan iklim. Dengan begitu, upaya tersebut akan menjadi lebih terkoordinir, terstruktur, dan tajam.

Baca Juga  Apa itu STNK: Definisi, Istilah, Hingga Syarat Pengurusan

“Jadi, tidak lagi sporadis, apalagi dalam menghadapi permasalahan di daratan dan lautan dibutuhkan strategi yang berbeda. Karena adanya perbedaan batas-batas wilayah—di darat akan terlihat jelas, sementara laut tidak. Masalah perikanan dan kelautan juga tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Dengan adanya forum komunikasi, seperti The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) dan AIS Forum, masalah-masalah tersebut dibingkai sebagai kepentingan bersama. Semua bisa dibagi dan bisa dikelola bersama-sama,” ujar Alexander dalam keterangan tertulis, dikutip Pajak.com(9/10).

Ia berpandangan, langkah Indonesia sudah tepat dalam menggalang negara-negara lain untuk menyelesaikan masalah bersama di lautan.

“Indonesia sudah on the right track menginisiasi terbentuknya CTI-CFF pada 2009 dan AIS Forum di tahun 2018. Ini menunjukkan visi dan kepemimpinan Indonesia di tingkatan global, khususnya dalam isu-isu kelautan. Di Indonesia, yang paling terdampak perubahan iklim adalah masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, seperti di Maluku Utara, Maluku, atau Papua,” kata Alexander.

Baca Juga  Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo

Beberapa masalah yang terjadi di tiga daerah itu, meliputi kenaikan permukaan air laut, masalah sampah plastik, hingga penurunan tangkapan nelayan. Untuk itu, Indonesia berusaha berkolaborasi dengan negara-negara yang mempunyai kepentingan dan visi seirama dalam menjaga kelestarian lingkungan perikanan serta kelautan.

“Akhirnya, ini menjadi aksi global bersama. Jadi, tidak one man show, tidak satu negara saja, tapi menjadi hal yang bersifat common, bersama dihadapi Indonesia dan negara-negara pulau dan kepulauan di AIS Forum ini,” kata Alexander.

Di sisi lain, menurutnya, Pemerintah Indonesia sudah memiliki kebijakan yang selaras dengan permasalahan masyarakat pesisir dan kepulauan. Kebijakan itu dinilai merupakan wujud kematangan pengelolaan di bidang perikanan dan kelautan yang telah berjalan selama 24 tahun sejak 1999 lalu atau ketika dibentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Contohnya, dengan adanya penurunan jumlah tangkapan, pemerintah mengeluarkan peraturan yang membatasi alat tangkap yang dapat digunakan, membatasi lokasi penangkapan ikan dan mengatur waktu penangkapan ikan,” kata Alexander.

Baca Juga  BI: Kinerja Kegiatan Dunia Usaha Meningkat Kuartal I-2024

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan AIS Youth Conference 2023 Engel Laisina, menekankan pentingnya aksesibilitas yang mudah bagi kawasan perdesaan, baik di pesisir maupun area pulau dan kepulauan.

“Mengapa itu penting, karena kawasan perdesaan itu yang paling banyak menerima dampak dari perubahan iklim. Saya melihat selama ini upaya-upaya pencegahan atau penanggulangan perubahan iklim hanya ramai di kota-kota saja, sementara yang paling terdampak adalah desa-desa. Untuk itu, KTT AIS Forum 2023 diharapkan bisa menjadi ajang berbagi ilmu dan pengalaman dalam menghadapi serta mengatasi persoalan perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan,” pungkas Engel.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *