Pajak.com, Jakarta – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18-19 Agustus 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25 persen. Perry mengemukakan, BI akan terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut. Sejumlah kebijakan itu di antaranya melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, dan melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif.
“Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers pengumuman RDG Juli 2021 secara virtual, Kamis (19/8).
Kemudian, BI juga akan mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan penekanan pada transmisi SBDK pada suku bunga kredit baru khususnya segmen KPR. Sementara dari sisi penguatan sistem digital, Perry menyebut bahwa BI akan mengakselerasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) termasuk QRIS antarnegara juga mendorong implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk perluasan integrasi ekonomi dan keuangan digital.
“Selanjutnya, Bank Indonesia akan terus mendorong peningkatan transaksi nontunai termasuk perluasan merchant QRIS serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan Penyedia Jasa Pembayaran untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital,” imbuhnya.
Perry melaporkan, transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2021 terus tumbuh seiring meningkatnya adaptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan pembayaran digital, juga akselerasi digital banking.
“Nilai transaksi uang elektronik meningkat 57,71 persen (yoy) mencapai Rp 25,4 triliun. Nilai transaksi digital banking juga tumbuh 53,08 persen (yoy) menjadi Rp 3.410,7 triliun. Volume transaksi digital banking juga meningkat sebesar 56,07 persen (yoy) mencapai 649,8 juta transaksi. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit tercatat Rp 642,3 triliun, tumbuh 6,84 persen (yoy), seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat,” urainya.
Selain itu, kebijakan sistem pembayaran BI juga diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif, aman, dan efisien. Salah satu ikhtiarnya yakni dengan mengawal uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) dan mendukung program digitalisasi pemerintah lainnya.
“BI menjaga kelancaran dan keandalan sistem pembayaran serta mendukung program pemerintah melalui kerja sama pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial dan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah,” tambahnya.
Di sisi lain, lanjut Perry, BI juga akan memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) melalui kerja sama dengan instansi terkait.
“Pada Agustus dan September 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Uni Emirat Arab, Tiongkok, Australia, Swedia, Inggris, Singapura, dan Malaysia,” ungkap Perry.
Ia pun memastikan kalau BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk optimalisasi implementasi paket kebijakan terpadu KSSK, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas—termasuk UMKM.
“Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk koordinasi kebijakan moneter-fiskal, kebijakan untuk mendorong ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan,” tandas Perry.
