Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyusun paket stimulus untuk industri perfilman yang terdampak pandemi Covid-19. Paket stimulus ini merupakan jawaban pemerintah terkait lima permintaan pelaku industri film dari hulu sampai hilir. Pernyataan paket stimulus itu ia sampaikan saat menemui perwakilan pelaku industri film yang terdiri dari produser film, sutradara, aktor, pemilik bioskop, dan pengurus asosiasi serta Badan Perfilman Indonesia di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
Lima permintaan yang disampaikan pelaku perfilman yakni stimulus untuk distribusi film lewat dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mekanisme yang transparan; kampanye “Kembali Menonton di Bioskop” untuk menghilangkan stigma negatif menonton bioskop di kala pandemi; keringanan pajak hiburan atas bisnis film Indonesia; langkah cepat, nyata, dan tegas memberantas pembajakan film; serta percepatan vaksinasi bagi para pekerja industri film.
Jokowi berjanji akan segera berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk melakukan pemetaan dan menyusun paket stimulus. Ia juga akan terus berkomunikasi dengan pelaku industri seiring dengan usaha penanggulangan Covid-19, vaksinasi, dan pemulihan ekonomi nasional. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka bioskop-bioskop di area kuning yang belum dibuka, dan memberikan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental sustainability) kepada bioskop untuk lebih meyakinkan penonton.
Untuk menangani pembajakan, Jokowi akan segera membuat satuan kerja yang merupakan gabungan antara Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara untuk vaksinasi, pemerintah tengah melakukan pendataan hingga 14 Maret 2021 berkoordinasi dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI), sehingga vaksinasi bisa dimulai mulai awal April 2021.
Produser Film Indonesia Shanty Harmayn mengatakan, pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu tahun ini menyebabkan para pelaku industri film dari hulu sampai hilir kesusahan. Shanty menyebut, di tahun 2019 terdapat 129 judul film nasional yang dirilis di bioskop, dengan total penonton film nasional sebesar 52 juta orang atau sekitar 400 ribu penonton per judul film.
Sementara data per akhir Februari 2021 atau selama pandemi, hanya terdapat 9 judul film nasional yang dirilis di bioskop ditonton hanya sekitar 400 ribu orang. Shanty bilang, kerugian di industri perfilman tak tanggung-tanggung. “Negara kehilangan penerimaan pajak dari penonton bioskop mencapai Rp 1,5 triliun, sementara pendapatan tidak langsung bioskop senilai Rp 1,2 triliun,” kata Shanty pada keterangan resmi yang dikutip Pajak.com, Kamis (11/3).
Ini sangat disayangkan, karena industri perfilman menopang perekonomian Indonesia secara signifikan dengan menyerap lebih dari 50 ribu tenaga kerja di subsektor film, animasi, video di tahun 2019; dan lebih dari 2.500 jumlah usaha. Shanty menilai, adanya platform distribusi secara streaming pun belum dapat menopang industri dan nilai pembelian film yang belum dapat menutup biaya produksi, terutama untuk film dengan bujet besar. “Secara potensi, industri film Indonesia dengan keberagaman budaya dan jumlah penduduk Indonesia sebagai pasar utama sangatlah besar dan karenanya sangat layak untuk diselamatkan,” tegasnya.
