Pajak.com, Kaltara – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), pada (21/12). Ia berharap KIHI menjadi kawasan industri hijau, seperti produksi energi baru dan terbarukan (EBT) terbesar dunia. Hasil produksi itu akan menjadi sumber energi penggerak industri.
“Bukan hanya terbesar di Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia. Karena menyangkut lahan sampai detik ini 16.400 hektare dan targetnya adalah 30.000 hektare. Dan yang saya senang, kawasan industri ini akan menggunakan teknologi-teknologi mutakhir, hi-tech. Karena yang dihasilkan adalah nantinya ada sodium ion, lithium ion, ada semikonduktor, ada petrochemical yang semua nanti turunannya akan bisa menjadi tekstil, menjadi produk-produk yang lainnya. Akan muncul produk dari sini green aluminium, solar panel, industrial silicone, semuanya akan muncul dari Kalimantan Utara ini, dari kawasan ini,” kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan secara virtual.
Ia menyebut, KIHI dibangun melalui kerja sama sejumlah investor dari dalam dan luar negeri, seperti Tiongkok dan Uni Emirat Arab (UEA).
“Mengenai izin-izin. Jangan tunggu-tunggu pakai hari, pakai minggu, enggak ada. Tapi (keluarkan izin dalam hitungan) jam, untuk menunjukkan bahwa kita serius terhadap pembangunan kawasan ini. Saya tidak mau mendengar lagi izinnya terlambat, izinnya belum selesai, ndak. Kalau ada hal-hal yang sangat penting yang ingin kita selesaikan dan tidak selesai, sampaikan kepada saya. Karena ini betul-betul sebuah lompatan transformasi ekonomi Indonesia dan dimulai dari sini, sehingga kita bisa mengelola sumber daya alam kita dari hulu sampai ke hilir,” kata Jokowi.
Ia menekankan, pembangunan kawasan industri hijau Kaltara ini merupakan bagian dari upaya transformasi ekonomi Indonesia. Dari produsen bahan mentah menjadi penghasil barang setengah jadi dan barang jadi, sehingga dapat memberikan nilai tambah added value yang besar bagi tanah air.
“Ini yang sering saya sampaikan, yang namanya kita akan memulai transformasi ekonomi Indonesia. Dari yang kita sudah bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, ekspor raw material, ekspor bahan-bahan mentah, sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi, kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita. Inilah lompatan katak, leapfrog yang ingin kita lakukan. Dan ini akan kelihatan manfaatnya secara riil 5–10 tahun dari sekarang,” kata Jokowi.
Di sisi lain, pembangunan kawasan industri hijau juga akan menciptakan kurang lebih 100 ribu tenaga kerja. Sedangkan saat beroperasi diperkirakan akan membutuhkan lebih dari 200 ribu tenaga kerja—belum termasuk tenaga kerja yang diperlukan oleh industri turunan dari produk yang dihasilkan.
“Saya meminta ini kepada para menteri, gubernur, dan bupati. Persiapan SDM (sumber daya manusia) dalam mendukung kawasan industri ini. Karena ini membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kualifikasi yang baik. Siapkan mulai sekarang,” kata Jokowi.
Selain itu, KIHI akan memberikan pendapatan kepada negara berupa pajak atau nonpajak, sehingga akan memperbaiki neraca transaksi berjalan Indonesia.
“Ini akan memperbaiki nanti kalau ekspor neraca perdagangan kita yang sudah bertahun-tahun kita tidak bisa menyelesaikan dan tentu saja devisa akan masuk banyak kepada negara kita,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap lahan yang akan dibuat KIHI ini merupakan milik Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk (ADRO) sekaligus Ketua Konsorsium Indonesia Garibaldi Thohir atau akrab disapa Boy Thohir.
“Jujur, tadinya kami tidak mengerti siapa yang memiliki tanah ini. Setelah kami meninjau daerah ini dan mengirimkan tim, baru menemukan bahwa yang memiliki tanah adalah Pak Boy Thohir. Tidak ada pilihan lain pak (presiden), karena semua tanah di kawasan ini yang paling menarik adalah daerah ini. Jadi mungkin rezekinya Pak Boy Thohir juga,” kata Luhut.
Turut hadir juga dalam kegiatan groundbreaking, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Konsorsium Indonesia Garibaldi Thohir, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Bupati Bulungan Syarwani.
