Pajak.com, Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) di tahun depan. Sekitar 150 pertemuan bakal berlangsung selama periode 1 Desember 2021 hingga 31 November 2022. Pemerintah memproyeksikan, KTT G20 dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga Rp 7,4 triliun.
Ketua Presidensi G20 Indonesia sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Indonesia resmi menjadi Ketua Presidensi G20 pada 1 Desember 2021, ketika Presiden Joko Widodo menerima penyerahan tongkat estafet dari Perdana Menteri (PM) Italia, di acara penutupan KTT G20 di Roma, pada 30-31 Oktober 2020. Amanah ini akan dioptimalkan Indonesia sebagai momentum peningkatan aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan sebagainya.
“Dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang diproyeksikan dapat tercapai dengan menjadi Presidensi G20, terutama jika pertemuan dan menjadi tuan rumah KTT G20 dilaksanakan secara fisik. Misalnya, peningkatan Konsumsi Domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,47 triliun, pelibatan UMKM (usaha mikro kecil menengah), dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers virtual bertajuk Menuju Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, pada Selasa (14/9).
Secara agregat, manfaat ekonomi itu mencapai dua kali dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings di Bali pada tahun 2018. “Karena pelaksanaan KTT G20 yang berjalan sekitar 150 pertemuan dan side events selama satu tahun atau 12 bulan,” tambah Airlangga.
Menilik histori, Presidensi G20 adalah forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons krisis ekonomi pada 1997-1998 yang beranggotakan 20 negara, yaitu 19 negara utama penyerap ekonomi dunia termasuk Indonesia dan ditambah satu perwakilan regional, yaitu Uni Eropa yang memiliki PDB terbesar di dunia.
“Kelompok ini berkontribusi pada 85 persen PDB, dunia 75 persen perdagangan internasional, dan 80 persen investasi global, serta jumlah populasinya 2 per 3 dari penduduk dunia,” ungkap eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, UMKM, Investasi dan BUMN ini.
Oleh karena itu, Airlangga menekankan, bahwa menjadi tuan rumah dan Presidensi KTT G20 harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, peresmian Sovereign Wealth Fund (SWF), dan lain-lain. Dengan demikian, KTT G20 akan meningkatkan confidence investor global, membantu percepatan pemulihan ekonomi, dan mendorong kemitraan di tingkat global yang saling menguntungkan.
Dari aspek pembangunan sosial, Indonesia juga berpeluang untuk mendorong topik dan kepentingan nasional terkait kerja sama produksi maupun distribusi vaksin di KTT G20.
“Kita akan mendorong penguatan komitmen global untuk memastikan vaksin sebagai global public goods dan pada saat yang sama, meningkatkan kepastian aksesibilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah,” kata Airlangga.
Melalui amanah sebagai Presidensi G20, Airlangga memastikan, Indonesia akan mengupayakan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang.
Selain itu, membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, melalui isu-isu terkait transformasi digital, dan ekonomi inklusif.
“Pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi yang kuat antar K/L (kementerian/lembaga) yang terlibat di 16 working groups (WG), dan elemen non-pemerintah, serta masyarakat sipil dan madani yang terlibat di 10 engagement groups (EG),” tambahnya.
Menurut Airlangga, keterlibatan partisipan dari berbagai unsur lapisan masyarakat ini mengindikasikan demokratisasi dalam membahas dan menentukan isu-isu strategis di tatanan global. Keterlibatan seluruh kelompok kepentingan juga merupakan bukti langkah inklusif dan keterbukaan pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.
“Upaya ini untuk menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global dengan semangat konsensus dan kebersamaan,” tambah Airlangga.
Selanjutnya, KTT G20 membuat Indonesia memiliki kesempatan strategis untuk menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pasca-pandemi COVID-19 ini.
“Rangkaian 150 pertemuan, antara lain merupakan working groups tingkat sherpa (perwakilan kepala negara) dan tingkat finance deputies, dan tingkat menteri, hingga KTT yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintah,” tambah Airlangga.
Jumlah delegasi dalam rangkaian KTT G20, yakni 500 hingga 5.800 orang. Pertemuan akan diselenggarakan secara virtual dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian COVID-19. Namun, pertemuan juga dilakukan secara fisik sesuai dengan level asesmen situasi pandemi yang mengacu pada standar World Health Organization (WHO), yakni cakupan vaksinasi minimum di lokasi pertemuan, kasus aktif yang rendah, dan ketersediaan rumah sakit tipe A.
KTT G20 tahun 2022 memiliki tema utama “Recover Together, Recover Stronger”. Airlangga menyebutkan, ada lima pilar prioritas dalam tema ini, yaitu meningkatkan produktivitas untuk pemulihan; membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca-pandemi; menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan; menciptakan lingkungan kondusif untuk kemitraan dan pemangku kepentingan; mendorong kepemimpinan kolektif global untuk perkuat solidaritas.
Konferensi pers turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
