Pajak.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pentingnya upaya bersama dalam mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) nasional, melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. kata Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 secara virtual, Senin (5/4).
Di antaranya akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), menyiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API), dan elektronifikasi transaksi keuangan daerah.
“Dengan langkah-langkah sinergi yang kuat, perkembangan ekonomi dan keuangan digital Indonesia akan semakin kuat. InsyaAllah transaksi e-commerce akan naik dari Rp 253 triliun di 2020 menjadi Rp 337 triliun atau tumbuh 33 persen,” kata Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021.
Perry juga menyebut, transaksi uang elektronik diproyeksikan naik 32 persen dari Rp 201 triliun di 2020 menjadi Rp 266 triliun di 2021. Sedangkan, transaksi digital banking diproyeksikan tumbuh 19 persen dari Rp 27.000 triliun di 2020 menjadi Rp 32.200 triliun.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital disusun dengan memerhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antar otoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah.
“Strategi Nasional Ekonomi Digital ditopang oleh pilar-pilar utama yaitu talenta digital, riset dan inovasi, infrastruktur fisik dan digital serta dukungan kebijakan dan regulasi. Tujuannya, untuk mewujudkan visi utama yakni pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan inklusif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi digital,” ucapnya.
Kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital, imbuh Airlangga, meliputi tiga strategi lintas sektor yaitu mempercepat digitalisasi di sektor bisnis dan industri, menciptakan berbagai macam peluang dalam pengembangan dan konektivitas digital yang dapat dimanfaatkan dengan setara oleh semua pihak, juga mendorong koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tantangan Indonesia akan semakin meningkat dengan adanya pandemi Covid-19 dan era digitalisasi. Sri Mulyani menyebut Covid-19 sebagai chief operating transformation bagi semua negara menuju era digitalisasi.
Ia pun memaparkan, kebijakan fiskal untuk mendukung bidang teknologi dan informasi (TI) terdiri dari belanja kementerian dan lembaga, transfer ke daerah, dan pembiayaan. Untuk kebutuhan layanan internet terutama di daerah 3T yang akan dikomandoi Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2020-2024. APBN di 2021 yang digelontorkan mencapai 17 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 9 triliun.
“Tujuannya agar 909.113 desa di 3T bisa terkoneksi internet, agar mereka tidak menjadi digital divide di negaranya sendiri. Sebanyak 93.900 sekolah dan pesantren bisa masuk dalam jaringan intenet. Itu inti dari transformasi yang berkeadilan,” jelasnya.
FEKDI yang bertema “Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia” ini merupakan joint event Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang bertujuan meningkatkan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien.
Digelar selama lima hari, rangkaian acara FEKDI 2021 dipimpin Menko Perekonomian bersama BI; serta didukung 16 kementerian/lembaga, 14 pelaku industri mulai dari perbankan, e-commerce, marketplace, dan juga lima asosiasi.
