Pajak.com, Jakarta – Tepat sepekan, Mekar Satria Utama menjabat sebagai Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia berharap, Indonesia mampu memperkuat perannya dalam setiap konsensus global.
“Saya berharap dapat berperan aktif di setiap diskusi-diskusi dalam rangka perumusan international best practice untuk memperkuat basis pemajakan negara-negara sehubungan dengan adanya transaksi lintas negara, terutama sejak semakin majunya ekonomi digital,” kata Toto, sapaan hangatnya, kepada Pajak.com, melalui telepon, pada Sabtu siang (20/2).
Ke depan, ia ingin semakin banyak Wajib Pajak (WP) menggunakan mutual agreement procedure (MAP) dalam menyelesaikan sengketa perpajakan, seperti transfer pricing, penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty, dan sebagainya.
“Sebab sepanjang tercapai kesepakatan antar-otoritas pajak dalam diskusi, maka pemajakan berganda yang ditanggung oleh Wajib Pajak dapat dieliminasi,” tambah Toto.
Sementara untuk memberikan kepastian hukum, Toto mendorong WP dapat memanfaatkan advance pricing agreement (APA). Melalui mekanisme itu, beragam kemudahan akan dirasakan WP. Lebih lanjut Toto akan mengelaborasinya di Webinar yang dihelat oleh TaxPrime, pada 25 Februari 2021 mendatang.
“Dengan memiliki APA yang telah disepakati, Wajib Pajak tidak perlu khawatir dengan adanya koreksi penentuan harga transfer atas transaksi yang disepakati sepanjang Wajib Pajak mengimplementasikan kesepakatan yang ada secara konsisten,” kata pria kelahiran Kotabumi 23 Juni 1968 ini.
Saling Diskusi
Dalam memimpin, Toto mengaku selalu membuka ruang diskusi kepada semua mitra kerjanya. Ia percaya, pelbagai tantangan dapat dilewati dengan saling bertukar pandangan dan mencari solusi bersama.
Terbukti, saat ia menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP WP Besar (Mei 2016-6 Februari 2021), 114 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen melakukan integrasi data perpajakan. Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan delapan BUMN saja.
Bagi pria pencinta kopi ini, berdiskusi adalah pintu pembuka untuk meraih kepercayaan mitra kerja. Akan tetapi, diperlukan pula strategi komunikasi yang tepat untuk mencapai kesepakatan bersama.
“Know you stakeholders, melakukan indentifikasi dan antisipasi harapan-harapan stakeholders terhadap pelayanan yang dibutuhkan. Memberi pemahaman seluruh anggota tim akan pentingnya pelayanan prima dan menerapkan standar pelayanan yang terus menerus ditingkatkan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) April 2015 – Mei 2016 ini.
Ketika menjabat sebagai Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (September 2012-April 2015) ini, Toto juga mengandalkan koordinasi yang intensif bersama pemerintah daerah dalam meraih target penerimaan.
Secara simultan, kanwil mengembangkan koneksi data menggunakan geo spatial map untuk industri pertambangan dan kelapa sawit—sektor dominan. Berkat koordinasi dan inovasi, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mampu meraih target penerimaan pajak 105,91 persen.
