Pajak.com, Jakarta – Untuk mendukung program pemerintah terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan membantu sosialisasi insentif perpajakan dan kepabeanan, Taxprime mengadakan webinar dengan tema “Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional 2021/2022: Arah Strategi Kebijakan Investasi, Kepabeanan, dan Perpajakan; Peluang dan Tantangan” pada Kamis (11/11).
Senior Advisor Taxprime, Robert Pakpahan mengungkapkan, webinar ini diselenggarakan untuk mendukung program pemerintah terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan membantu sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan investasi, seperti tax holiday, tax allowance, KEK, dan super deduction.
“Kebijakan fiskal tersebut merupakan instrumen insentif pemerintah yang dirancang untuk dapat membantu dunia usaha untuk dapat bertahan, bahkan berkembang di tengah perlambatan ekonomi secara global,” ungkapnya.
Tidak hanya fasilitas pajak, webinar ini juga membahas fasilitas kepabeanan seperti insentif fiskal, antara lain penangguhan dan pembebasan bea masuk pajak dalam rangka impor, serta membahas program-program Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka percepatan PEN dan kemudahan berusaha.
“Diantaranya implementasi OSS yang memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan permohonan perizinan, dan pengintegrasian fasilitas perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara menjelaskan insentif pajak dalam rangka mendukung program PEN di tahun 2021 pun terus dilanjutkan oleh pemerintah.
“Insentif pajak yang berlanjut di tahun 2021 dalam program PEN hingga pertengahan Oktober adalah Rp 60,57 triliun,” jelasnya.
Ia pun merinci insentif tersebut yang terdiri dari PPh Pasal 21 telah dimanfaatkan oleh 81.980 pemberi kerja dengan total sebesar Rp 2,98 triliun, PPh 22 oleh 9.490 WP sebesar Rp 17,31 triliun, PPh 25 oleh 57.529 Wajib Pajak sebesar 24,42 triliun, PPN dimanfaatkan oleh 2.419 WP sebesar Rp 5,71 triliun, insentif PPh badan dimanfaatkan oleh seluruh WP badan sebesar Rp 6,84 triliun, insentif untuk membantu 124.209 UMKM sebesar Rp 540 miliar, insentif PPnBM properti oleh 768 pengembang sebesar Rp 640 miliar, PPnBM kendaraan bermotor dimanfaatkan 6 pabrikan dengan total Rp 2,08 triliun, serta PPnBM PPN DTP sewa outlet ritel sebesar Rp 48,01 miliar.
Terkait Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Suahasil meyakini bahwa melalui UU HPP tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio.
“Dengan adanya UU HPP kita mengharapkan ada peningkatan tax ratio sekitar 0,8 persen dari PDB. Ini adalah peningkatan yang menurut kami masih bisa diserap oleh perekonomian karena memang peningkatan ini kita perlukan,” ujarnya.
Senada dengan Wamenkeu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa dengan adanya UU HPP dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel, yang akhirnya dapat meningkatkan rasio pajak Indonesia.
“UU HPP memiliki tujuan untuk memperbaiki aturan perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan WP agar tercipta penerimaan pajak berkelanjutan. Diharapkan pada tahun 2023 tingkat defisit pembiayaan kembali ke tiga persen dari PDB, meningkatkan pertumbuhan, dan mendukung percepatan peningkatan perekonomian,” katanya.
Perlu diketahui, terdapat enam penting yang terdapat dalam UU HPP. Pertama, perubahan atas UU KUP. Kedua, perubahan PPh untuk memberikan kesetaraan antara Wajib Pajak. Ketiga, perubahan PPN mencakup perubahan tarif, simplifikasi pemungutan dan penataan ulang fasilitas perpajakan yang diberikan. Keempat, pengaturan terhadap pajak karbon sebagai pajak eksternalitas untuk menjaga kelestarian alam. Kelima, pengaturan kembali objek cukai. Keenam, penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Oleh karena itu, Suryo berharap dengan adanya insentif pajak ini badan usaha dan industri turut terlibat dalam pengembangan SDM Indonesia.
“Dengan terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, kita dapat meningkatkan produktivitas perusahaan maupun industri yang turut berdampak penting pada kegiatan perekonomian nasional,” pungkasnya.
