Selamat Tinggal Bea Meterai, Inggris Siapkan Pajak Baru untuk Transaksi Saham

Selamat Tinggal Bea Meterai, Inggris Siapkan Pajak Baru untuk Transaksi Saham

Pajak.com, London – Pemerintah Inggris melalui Otoritas Pajak dan Bea Cukai (HM Revenue and Customs/HMRC) akan menggantikan dua jenis pajak atas transaksi saham dan sekuritas—yaitu stamp duty (bea meterai) dan stamp duty reserve tax (SDRT)—dengan satu jenis pajak tunggal yang akan mulai berlaku pada 2027. Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari respons atas dokumen konsultasi publik musim semi pada 2023 silam, yang bertujuan memodernisasi kerangka pajak atas saham di Inggris.

Sebagai bagian dari reformasi ini, HMRC akan meluncurkan sistem pembayaran daring baru untuk pelaporan dan pembayaran pajak atas pengalihan saham. Sistem tersebut akan menggantikan prosedur berbasis dokumen fisik yang selama ini berlaku untuk transaksi saham secara manual. Sementara itu, transaksi saham elektronik tetap akan dikenai pajak melalui sistem penyelesaian sekuritas elektronik Inggris, CREST.

Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Inggris menyebut bea meterai sebagai bagian yang sudah usang dalam sistem perpajakan yang sebenarnya berjalan baik. Pandangan ini dinilai mencerminkan keluhan banyak Wajib Pajak di Inggris, penasihat pajak, hingga investor asing yang kerap menghadapi aturan yang rumit dan tidak masuk akal.

“Dengan semangat reformasi yang ambisius, Pemerintah Inggris menargetkan tahun 2027—tepat 333 tahun sejak bea ini pertama kali dikenakan atas dokumen seperti vellum, perkamen, dan kertas—sebagai waktu mulai diberlakukannya undang-undang baru yang akan menggantikan bea lama dengan satu jenis pajak baru atas sekuritas,” kata HMRC dikutip Pajak.com dari dokumen tersebut, Sabtu (3/5/2025).

HMRC menegaskan bahwa keterkaitan antara kewajiban pajak dan pembaruan data dalam daftar pemegang saham perusahaan akan tetap dipertahankan. Artinya, registrasi perubahan kepemilikan saham tidak bisa dilakukan sampai bukti pelaporan atau pembayaran pajak diterima. HMRC menilai pengaturan ini penting untuk menjaga tingkat kepatuhan yang tinggi.

Namun, menanggapi kekhawatiran soal potensi keterlambatan akibat aturan tersebut, HMRC menyatakan bahwa registrasi perubahan kepemilikan kini dapat dilakukan segera setelah pelaporan pajak secara daring dikirim, tanpa harus menunggu pembayaran dilakukan. Setelah pelaporan dilakukan, HMRC akan menerbitkan unique transaction reference number (UTRN) yang dapat digunakan sebagai dasar pembaruan data pemegang saham.

Saat ini, bea meterai di Inggris dikenakan atas dokumen fisik transfer saham, biasanya menggunakan formulir stock transfer. Tarifnya sebesar 0,5 persen dari nilai saham dan harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah dokumen ditandatangani.

Namun, bea ini tidak berlaku untuk transaksi bernilai kurang dari 1.000 poundsterling atau sekitar Rp21,89 juta. Dokumen yang tidak dibubuhi bea meterai tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan sipil, dan transfer tidak bisa didaftarkan di Companies House—sebuah lembaga pemerintah di Inggris yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan regulasi perusahaan.

Sementara itu, SDRT dikenakan atas kesepakatan untuk mentransfer sekuritas seperti saham dan obligasi. Tarifnya juga 0,5 persen dan umumnya berlaku untuk transaksi elektronik melalui CREST. Karena itulah, sebagian besar transfer saham saat ini dikenai SDRT, bukan bea meterai.

Meskipun 86 persen responden konsultasi publik meminta agar ambang batas pembebasan pajak 1.000 poundsterling tetap dipertahankan, HMRC memutuskan untuk menghapus ketentuan tersebut. HMRC menilai bahwa sistem daring baru akan cukup efektif dalam mengurangi beban administrasi, sehingga ambang batas tidak lagi diperlukan.

Untuk transaksi dengan nilai yang belum pasti, HMRC memperpanjang batas waktu penangguhan pembayaran pajak dari dua tahun menjadi empat tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 12 tahun jika disetujui. Penangguhan dapat diajukan secara daring tanpa perlu melampirkan penilaian formal.

Pajak baru ini bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab pembeli. Namun, dalam kondisi tertentu, pihak lain bisa ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab (accountable person). HMRC juga merevisi sistem sanksi keterlambatan pelaporan dari gabungan sanksi tetap dan proporsional menjadi sistem sanksi berbasis persentase sepenuhnya.