Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap transformasi digital yang sedang berjalan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai bagian dari program reformasi perpajakan. Ia mengemukakan, manfaat yang dapat diperoleh dari era digital sangat besar dan beragam, sehingga reformasi perpajakan harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital secara optimal.
Salah satu sisi positif adanya teknologi digital yaitu banyak kegiatan masyarakat dan ekonomi yang memanfaatkan atau beralih dari manual ke digital.
“Dengan teknologi digital, maka transaksi atau hubungan, baik dalam perekonomian bahkan juga dalam sosial semuanya bisa terekam—apa yang disebut footprint. Dan itu merupakan satu plus point untuk DJP,” paparnya saat menjadi pembicara utama di webinar Tax Reform in the Digital Age: Challenges and Opportunities, dikutip Pajak.com, Jumat (9/7).
Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan ekonomi global. Di sisi lain, lanjutnya, semua negara melindungi hak perpajakannya karena transaksi ekonomi saat ini borderless dengan adanya teknologi digital.
“Saat ini seluruh dunia juga melakukan reformasi perpajakan dan mereka melihat masing-masing yurisdiksi bahwa tidak mungkin dilakukan rezim pajak global tanpa koordinasi, kolaborasi dan kerja sama,” kata Co-Chair the Coalition of Finance Ministers for Climate Action periode 2021-2023 ini.
Untuk itulah, DJP akan menggunakan momentum global ini sekaligus mengakselerasi reformasi perpajakan, sehingga komitmen pajak yang merupakan fondasi bernegara bisa terwujud. Apalagi reformasi perpajakan menjadi upaya pemerintah untuk menyehatkan kembali APBN.
Finance Minister of the Year for East Asia Pacific 2020 ini juga bilang, selama pandemi instrumen fiskal ini bekerja terus menerus melakukan counter cyclical di tengah penurunan penerimaan pajak dan peningkatan belanja pemerintah untuk menangani kesehatan dan memulihkan perekonomian.
“APBN punya daya batas, ada sustainabilitas. Pajak adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Dalam era digital ini, teknologi digital membantu kita untuk membangun dan mewujudkan sebuah tulang punggung dan tanggung jawab negara yang bisa dipercaya publik,” sambung Menkeu.
Saat diskusi panel, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan sederet kemajuan teknologi digital yang akan dimaanfatkan DJP melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) meliputi big data, advanced analytics, artificial intelligence, dan robotics process automation.
Saat implementasi sistem baru ini secara nasional dilakukan pada tahun 2024, Suryo berharap masyarakat dapat menikmati layanan perpajakan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti sehingga dapat menekan beban kepatuhan Wajib Pajak.
“Dengan sistem yang terdigitalisasi, berbasis data, dan terintegrasi, maka akan membantu kita melayani Wajib Pajak secara lebih personalized dan efektif,” ujarnya.
Suryo juga mengungkapkan bahwa rancang ulang proses bisnis DJP dipandu oleh 10 business directions antara lain fokus untuk memaksimalkan pengalaman pengguna (user experience), serta digitalisasi dan automasi. Pada akhirnya, ia mengimbau agar seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk mendukung reformasi perpajakan demi meningkatkan kapasitas penerimaan negara, dalam mendanai berbagai program pelayanan publik termasuk perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
Webinar yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Pajak 2021 ini juga mendatangkan pakar ilmu manajemen Rhenald Khasali, serta dua panelis internasional yakni Head of Forum on Tax Administration OECD Peter Green dan Marika Kalinainen dari otoritas pajak Finlandia.
Kedua panelis internasional tersebut menyampaikan sejumlah key success factors dalam transformasi digital dan implementasi sistem informasi yang baru, sementara Rhenald menuturkan wawasannya dalam perubahan di era digital.
