Pajak.com, Jakarta – Penerimaan perpajakan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta hingga 30 April 2022 tercatat sebesar Rp 433,72 triliun atau mencapai 52,56 persen dari target, dengan pertumbuhan 60,80 persen bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Penerimaan perpajakan ditopang oleh delapan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di DKI Jakarta serta dua unit dari Kanwil Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) di DKI Jakarta. Pendapatan regional DKI Jakarta juga bersumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah.
Sekilas informasi, ada berapa Kanwil DJP di DKI Jakarta? Ada delapan Kanwil DJP di DKI Jakarta, yaitu Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Kanwil DJP Jakarta Timur, Kanwil DJP Jakarta Barat, dan Kanwil DJP Jakarta Utara.
Lalu, berapa kantor DJBC di DKI Jakarta? Ada dua kantor, yakni Kanwil DJBC DKI Jakarta dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Muhammad Ismiransyah M. Zain, mewakili delapan Kanwil DJP di DKI Jakarta menjelaskan, pertumbuhan pajak hingga 30 April 2022 ditopang oleh pajak dalam negeri yang mengalami pertumbuhan sebesar 61,17 persen, dan pajak perdagangan internasional yang mengalami kenaikan sebesar 41,04 persen. Adapun pajak dalam negeri, antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPh) yang tumbuh 68,51 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 50,70 persen, dan Pajak Bumi Bangunan 44,08 persen.
“Kanwil DJP Wajib Pajak Besar yang menanggung target penerimaan pajak paling besar dari target penerimaan nasional Rp 1.265 triliun. Sepertiganya, (dari target penerimaan nasional). Kita lihat juga secara bulanan, proyeksi kita (delapan Kanwil DJP di DKI Jakarta) juga sudah besar proyeksi di Mei sebesar Rp 52,76 miliar,” ungkap Ismiransyah dalam Konfrensi Pers Kinerja APBN DKI Jakarta, yang disiarkan secara virtual (25/5).
Ia menyebutkan, faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak di DKI Jakarta, yaitu komoditas terutama pertambangan batu bara, sawit, dan industri pengolahan baja; adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS); serta kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen mulai 1 April 2022.
“Pertumbuhan penerimaan pajak terjadi secara merata pada hampir semua sektor seperti industri, perdagangan, transportasi, beberapa Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) lainnya. Ini mungkin akibat dari COVID-19 sudah mereda sehingga aktivitas usaha bisnis dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sudah mulai bergerak ke arah yang on the track,” ujar Ismiransyah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Dwi Teguh Wibowo menuebutkan, ada tiga komponen penerimaan, yakni cukai yang tumbuh 51,83 persen, bea masuk 39,48 persen, bea keluar 312,48 persen.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan itu didorong oleh meningkatnya volume importasi, khususnya kendaraan bermotor. Hingga April 2022, realisasi bea masuk dari impor kendaraan bermotor HS Code 87 mencapai Rp 143,93 miliar, bertumbuh 22,04 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Restitusi juga tercatat menurun dari Rp 282,02 miliar menjadi tinggal Rp 153,87 miliar.
“Tak hanya itu, kami juga meningkatkan extra effort. Hal ini meningkatkan realisasi bea masuk dan denda administrasi menjadi sebesar Rp 204,01 miliar. Pada tahun lalu, realisasi penerimaan dari extra effort senilai Rp 131,89 miliar. Penerimaan cukai tercatat naik akibat dikenakannya cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) atau vape,” jelas Ari.
Selain itu, Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Aloysius Yanis Dhaniarto mengatakan, PNBP tercatat tumbuh 17,88 persen menjadi Rp 181,28 miliar hingga April 2022 atau telah mencapai target 78,26 persen. Komponen realisasi PNBP berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PNBP lainnya. Proyeksi penerimaan PNBP DKI Jakarta pada Mei 2022 sebesar Rp 40,45 miliar.
“Sumber penerimaan Kanwil DJKN DKI berasal dari pemanfaatan barang milik negara, biaya administrasi pengurusan piutang negara, bea lelang, dan sebagainya,” ungkap Aloysius.
