Pemerintah AS Umumkan PHK Ribuan Pegawai IRS di Tengah Musim Penyampaian SPT

Pemerintah AS Umumkan PHK Ribuan Pegawai IRS di Tengah Musim Penyampaian SPT

Pajak.com, Washington D.C. – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan memberhentikan lebih dari 3.000 pekerja di Internal Revenue Service (IRS), di tengah berlangsungnya musim penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) ini merupakan bagian dari rencana lebih besar untuk memangkas jumlah pegawai di seluruh instansi federal, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengeluaran Pemerintah AS. Bahkan, Gedung Putih telah mengonfirmasi bahwa pemutusan ini dapat menjadi awal dari gelombang PHK yang lebih besar di institusi pengumpul pajak tersebut.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett mengatakan, saat ini lebih dari 100.000 orang bekerja di IRS untuk mengumpulkan pajak, tetapi tidak semuanya memiliki beban kerja yang cukup atau tidak produktif. Hassett menambahkan, Menteri Keuangan AS tengah mengkaji situasi ini dan menilai bahwa jumlah 3.500 pegawai yang terkena dampak masih tergolong kecil. Jadi, kemungkinan jumlah tersebut dapat meningkat seiring dengan peningkatan sistem teknologi informasi (TI) di IRS.

“Menteri Keuangan sedang mempelajari masalah ini dan merasa bahwa 3.500 adalah angka yang kecil dan bisa saja bertambah, terutama jika sistem TI kami semakin canggih,” kata Hassett saat konferensi pers di Gedung Putih, Washington D.C., AS, dikutip Pajak.com, Jumat (21/02).

Di sisi lain, PHK massal ini akan berdampak pada karyawan IRS yang masih dalam masa percobaan, yaitu mereka yang baru bekerja selama satu tahun atau kurang. Selain itu, pekerja yang berada di departemen kepatuhan—yang bertugas memastikan Wajib Pajak mengajukan laporan dan membayar pajak—juga akan terdampak oleh kebijakan ini.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memangkas pengeluaran Pemerintah AS, termasuk dengan menginstruksikan berbagai lembaga untuk memecat hampir semua karyawan percobaan yang belum mendapatkan perlindungan status pegawai negeri. Menariknya, keputusan PHK ini muncul meski beberapa karyawan IRS sebelumnya diberitahu bahwa mereka tidak bisa menerima tawaran pesangon (pensiun dini/buyout) hingga musim penyampaian SPT Tahunan berakhir.

Pemerintahan Trump telah menetapkan target untuk memangkas hampir 7.000 karyawan IRS yang masih dalam masa percobaan dari total sekitar 90.000 pegawai IRS. Saat rakyat AS bersiap untuk menyampaikan SPT Tahunan, Penasihat Presiden AS Alina Habba menyebut, pengurangan pegawai IRS ini justru akan berdampak baik pada pengembalian pajak.

“Alasannya sangat sederhana, kita tidak bisa terus membuang uang pajak rakyat AS untuk diberikan kepada imigran ilegal,” kata Habba.

Sementara itu, beberapa politisi Republik menuduh IRS telah mempolitisasi lembaganya dengan menargetkan kelompok konservatif. “Kami belum pernah melihat pemerintahan federal yang lebih dipersenjatai seperti sekarang ini. Bukan hanya IRS, tapi juga FBI dan CIA,” kata James Comer, anggota DPR dari Partai Republik.

“Sebaliknya, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, IRS telah menargetkan warga Amerika kaya yang tidak membayar pajak mereka,” imbuhnya.

Langkah efisiensi yang lebih ketat ini disebut berhasil memulihkan lebih dari 1 miliar dolar AS dari pajak yang tidak dibayar. Kendati demikian, Senat Partai Demokrat Chuck Schumer mengkritik Trump dan Partai Republik atas kebijakan tersebut. “Donald Trump dan Partai Republik telah menghancurkan begitu banyak lembaga kita hanya untuk melayani keinginan para miliarder,” kata Schumer.

Di sisi lain, Presiden National Taxpayers Union Pete Sepp menyatakan dukungannya atas wacana pemangkasan tenaga kerja pemerintah secara umum. “Baik tenaga kerja pemerintah federal maupun kontraktor federal sangat besar, penuh dengan pemborosan, dan tidak efisien,” kata Sepp.

Namun, ia khawatir bahwa PHK terhadap pekerja IRS justru akan memperlambat upaya modernisasi di lembaga tersebut. Yang jelas, meski PHK ini menjadi bagian dari upaya penghematan anggaran, sejumlah pihak khawatir bahwa keputusan tersebut justru dapat berdampak negatif pada kinerja IRS di masa mendatang.

“IRS memiliki beberapa sistem komputer tertua di seluruh pemerintahan federal. Salah satunya, master file individu, menggunakan teknologi yang sudah berusia 60 tahun. Sistem ini sangat rentan terhadap peretasan, lambat, dan tidak cocok untuk lembaga perpajakan abad ke-21,” jelas Sepp.