Pajak.com, Washington – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet L. Yellen mengumumkan paket rencana pajak yang akan mengumpulkan 2,5 triliun dollar AS selama 15 tahun, pada Rabu waktu setempat (7/4). Pendapatan itu, menurut Yellen, bisa mendanai proposal infrastruktur senilai 2,3 triliun dollar AS yang diperkenalkan oleh Presiden AS Joe Biden pekan lalu.
Mengutip The New York Times, rencana pajak itu mencakup kenaikan tarif pajak perusahaan (PPh Badan) menjadi 28 persen dari 21 persen, memberlakukan pajak minimum baru yang ketat atas laba global, menindak perusahaan yang mencoba memindahkan laba ke luar negeri (profit shifting), dan “pajak buku minimum” sebesar 15 persen yang akan dibayar oleh semua perusahaan besar.
Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan, pajak minimum global akan berlaku untuk perusahaan multinasional di mana pun mereka berada, untuk mencegah negara berlomba-lomba menurunkan tarif pajak demi menarik investasi. Ia menegaskan, AS akan mengakhiri ini karena telah merusak ekonomi dan para pekerja di AS.
“Pendapatan pajak kami sudah berada pada level terendah dari generasi ke generasi. Jika mereka terus turun lebih rendah, kami akan memiliki lebih sedikit uang untuk diinvestasikan di jalan, jembatan, broadband, juga riset dan pengembangan (R&D),” jelas Yellen.
Meski demikian, Yellen mengatakan pemerintah AS mengklaim akan mendukung upaya OECD untuk menengahi kesepakatan dalam mengembangkan pajak minimum global yang baru.
Sementara itu, Biden menyatakan bahwa inti dari proposal pajak ini adalah upaya untuk menulis ulang beberapa dekade ketentuan kode pajak, yang telah mendorong dan memberi penghargaan kepada perusahaan yang menyimpan keuntungan di luar negeri.
Ini juga akan menghilangkan pemotongan pajak yang menguntungkan bagi perusahaan milik asing yang berbasis di negara-negara dengan pajak rendah seperti Bermuda atau Irlandia, tetapi beroperasi di AS.
“Perusahaan tidak akan bisa menyembunyikan pendapatan mereka di tempat-tempat seperti Kepulauan Cayman dan Bermuda di surga pajak,” kata Biden saat memberikan sambutan di Gedung Putih, Rabu (7/4).
Biden mengemukakan, rencana pajak ini akan lebih adil untuk kelas menengah Amerika sebuah pesan yang kemungkinan besar akan beresonansi dengan para pemilihnya. Yang jelas, Biden mendapat banyak dukungan dari masyarakat karena akan membuat raksasa di bidang ritel, teknologi, manufaktur, dan keuangan membayar pajak lebih tinggi.
Rencana tersebut, meski ambisius, tidak akan mudah untuk dilaksanakan. Beberapa proposal, seperti perubahan tertentu pada bagaimana pajak minimum global diterapkan pada pendapatan perusahaan, mungkin dapat diberlakukan oleh Departemen Keuangan melalui regulasi.
Namun, sebagian besar akan membutuhkan persetujuan kongres, termasuk menaikkan tarif pajak perusahaan. Mengingat Partai Demokrat punya suara mayoritas tipis di Senat dan DPR, tarif yang diusulkan itu bisa turun. Terkait ini, Biden mengindikasikan bersedia berkompromi dengan Partai Republik meski ia akan bersikeras terhadap rencananya ini.
“Debat diterima. Kompromi tidak bisa dihindari. Perubahan pasti. Namun, kelambanan bukanlah pilihan,” tegasnya.
Jika tarif pajak ini ternyata disetujui, maka tarif PPh Badan di AS akan menjadi paling tinggi di antara negara-negara OECD dan G-7 yang rata-rata sebesar 23,51 persen.
