in ,

Pelaporan SPT Tahunan di Kanwil DJP DIY Capai 99,89 Persen

Kanwil DJP DIY
FOTO: Humas DIY

Pelaporan SPT Tahunan di Kanwil DJP DIY Capai 99,89 Persen

Pajak.com, Daerah Istimewa Yogyakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) menerima 267.641 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 30 Juni 2024 dari target 268.019 SPT. Dengan demikian, 99,89 persen Wajib Pajak di Kanwil DJP DIY telah melaporkan SPT tahunan.

Kepala Kanwil DJP DIY Erna Sulistyowati mengungkapkan bahwa capaian kepatuhan formal pelaporan SPT tahunan didorong oleh edukasi dan pelayanan yang dilakukan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kanwil DJP DIY sejak awal Januari 2024. Adapun kegiatan pelayanan tersebut berupa konsultasi dan asistensi pelaporan SPT tahunan yang dilaksanakan di beberapa pusat perbelanjaan, seperti Jogja City Mall, Plaza Ambarrukmo, Ramai Mall, dan Pakuwon Mall Jogja.

“Kanwil DJP DIY juga melakukan kegiatan jemput bola (agar Wajib Pajak melaporkan SPT tahunan) di berbagai kapanewon dan kemantren (kecamatan), ini dilakukan secara terjadwal dari Januari sampai dengan April 2024. Hingga 30 Juni 2024, SPT yang masuk mencapai 99,89 persen atau kurang 378 SPT. Kami berkomitmen untuk mencapai target penyampaian SPT tahunan sebesar 100 persen pada akhir bulan Juli 2024, dengan tetap melakukan layanan konsultasi,” ungkap Erna kepada Pajak.com, (9/7).

Secara simultan, Kanwil DJP DIY juga berupaya mencapai target penerimaan pajak sebesar Rp 6,48 triliun. Hingga 30 Juni 2024, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp 2,814 triliun atau sekitar 48,16 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Capaian penerimaan pajak kami mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,82 persen, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2023 pada periode yang sama. Kinerja penerimaan pajak ini ditopang dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi atau konsumsi masyarakat dan adanya peningkatan pembayaran PPh Pasal 21, terutama pada sektor jasa keuangan dan jasa kesehatan,” ujar Erna.

Baca Juga  Sudah Bayar Pajak, Mengapa Harus Lapor SPT Tahunan?

Peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak itu turut didorong oleh kenaikan kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, serta hasil penelitian SPT Tahunan PPh orang pribadi kurang bayar.

“Kanwil DJP DIY akan terus memperkuat edukasi peraturan kepada Wajib Pajak, melakukan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), dan penegakan hukum untuk mencapai target penerimaan tahun 2024,” ungkap Erna.

Wajib Pajak Masih Bisa Lapor SPT Tahunan

Seperti diketahui, saat ini batas waktu pelaporan SPT tahunan sudah lewat—31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak badan. Namun, Wajib Pajak masih bisa melaporkan SPT tahunan masa pajak 2023 hingga akhir tahun 2024, meskipun terdapat sanksi denda keterlambatan pelaporan SPT tahunan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sanksi yang dikenakan sebesar Rp 100 ribu bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Rp 1 juta untuk Wajib Pajak badan.

Baca Juga  Lapor SPT Tahunan Bisa dari HP, Lewat Aplikasi e-Filing

Denda tersebut akan ditagihkan oleh KPP terdaftar melalui Surat Tagihan Pajak (STP). Merujuk UU KUP, pelunasan jumlah pajak yang masih/ kurang dibayar dan/atau sanksi administrasi denda yang telah tercantum pada STP, harus dilakukan dalam rentang waktu 1 bulan sejak saat tanggal ditetapkannya STP.

Wajib Pajak dapat melakukan pelunasan STP dengan cara melakukan pembayaran pada bank yang menerima pembayaran pajak dengan melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Wajib Pajak harus mencantumkan nomor STP dalam SSP tersebut pada bagian nomor ketetapan.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *