in ,

Prognosis Manfaat Penerapan Pilar Dua untuk Indonesia

Penerapan Pilar Dua
FOTO: Tiga Dimensi

Prognosis Manfaat Penerapan Pilar Dua untuk Indonesia

Pajak.com, Jakarta – Penerapan pajak minimum global pada Pilar Dua memiliki potensi manfaat bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Transfer Pricing Compliance and International Tax Advisor Emeralda Prestisya Dewi (Alda) pun memberikan prognosisnya terhadap adopsi konsensus yang diinisiasi oleh Inclusive Framework Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tersebut.

Alda menjelaskan, skema penerapan pajak minimum global pada Pilar Dua berlaku pada perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi lebih dari 750 juta euro berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Ultimate Parent Entity (UPE), minimal dua tahun dalam empat tahun fiskal—sebelum tahun fiskal yang diuji. Skema pemajakan ini bertujuan untuk memastikan perusahaan multinasional domestik membayar tingkat pajak minimumnya dengan kantor pusat dan yurisdiksi di mana pun mereka beroperasi.

Saat ini negara anggota Inclusive Framewok OECD, termasuk Indonesia pun tengah mempersiapkan regulasi untuk mengimplementasikan penerapan Pilar Dua.  Ia mencatat bahwa Pemerintah Indonesia mencanangkan pengimplementasian pajak minimum global pada tahun 2024 – 2025.

“Pajak minimum global ini sebagai suatu cara OECD untuk menyamakan posisi masing-masing negara, karena sebelumnya isunya tentang profit shifting atau pengenaan pajak bergada, atau penghindaran pajak. Kondisi ini juga didorong oleh berkembangnya digitalisasi ekonomi. Perlu diingat, bahwa dampak penerapan pajak minimum global dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk implementasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh negara-negara yang terlibat. Selain itu, perdebatan dan perundingan internasional dapat memainkan peran penting dalam mengatur rincian dan dampak dari kebijakan ini,” ungkap Alda kepada Pajak.com, di Ruang Rapat Kantor TaxPrime, Menara Caraka, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, (9/7).

Kendati konsensus tersebut masih dalam tahap perundingan, ia menganalisis potensi manfaat bagi Indonesia, meliputi pertama, penambahan penerimaan pajak. Pasalnya, perusahaan multinasional yang akan dikenakan pajak minimum global, bahkan jika mereka memindahkan laba mereka ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah.

“Tanpa pajak minimum global, perusahaan multinasional dapat lebih cenderung memindahkan laba mereka ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah atau mengambil keuntungan dari celah peraturan perpajakan internasional. Kerugian ini dapat mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak bagi Indonesia dan memberikan keuntungan tidak adil kepada perusahaan yang dapat mengoptimalkan struktur perpajakannya. Di sisi lain, penambahan penerimaan pajak dapat memberikan sumber daya tambahan bagi Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial,” ungkap Alda.

Baca Juga  Penerapan Pajak Minimum Global Perlu Kajian Ekstensif

Kedua, pemberdayaan ekonomi dalam negeri. Alda menganalisis, dengan adanya pajak minimum global, perusahaan multinasional akan memiliki insentif lebih besar untuk berinvestasi dan memperluas operasinya di dalam negeri daripada mencari tempat dengan tarif pajak yang lebih rendah di luar negeri.

“Dalam konteks ini berarti pajak minimum global dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja,” ungkap Alda.

Ketiga, pengurangan ketidaksetaraan pajak. Ia menilai, penerapan pajak minimum global dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam persaingan pajak antar-negara dan mengurangi kesenjangan penerapan pajak global.

“Tanpa kerangka pajak minimum global, ketidaksetaraan dalam persaingan pajak antar-negara dapat meningkat, dengan beberapa yurisdiksi menawarkan tarif pajak yang rendah untuk menarik investasi. Indonesia mungkin mengalami kesulitan untuk menjaga daya tarik investasinya jika perusahaan lebih memilih yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Secara simultan, penerapan pajak minimum global memberikan keuntungan bagi negara berkembang yang mungkin rentan terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

“Artinya, meningkatkan kepatuhan pajak dengan adanya aturan pajak minimum global, perusahaan multinasional cenderung lebih berhati-hati dalam mematuhi peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan ini dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara berkembang,” jelas Alda.

Keempat, penguatan reputasi internasional. Ia menuturkan bahwa penerapan pajak minimum global dapat meningkatkan reputasi Indonesia di mata komunitas internasional, menunjukkan komitmen negara terhadap kebijakan perpajakan yang adil dan transparan.

“Tidak menerapkan pajak minimum global dapat memberikan citra bahwa Indonesia tidak aktif dalam upaya bersama untuk mengatasi praktik penghindaran pajak global. Kerugiannya juga dapat berdampak negatif terhadap reputasi Indonesia di mata komunitas internasional, yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan mitra dagang,” ujar Alda.

Meskipun demikian, ia menyarankan agar penerapan kebijakan perpajakan dalam mengadopsi Pilar Dua dapat dipertimbangkan secara cermat. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan akan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan nasional—sejalan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal Indonesia.

“Payung hukum (pajak minimum global) sudah disebutkan dalam UU HPP (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pentingnya UU HPP sebagai landasan hukum untuk mengakomodir penerapan pajak minimum global yang diturunkan lagi dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 55 Tahun 2022. Disitu sudah dijelaskan bahwa akan ada aturan terkait pajak minimum global yang diterapkan di Indonesia atau Indonesia akan mengikuti kesepakatan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Namun untuk melaksanakan secara efektif, perlu adanya peraturan turunan yang lebih rinci, detail, dan teknis,” pungkas Alda.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *