Mesir Umumkan Paket Insentif Pajak Baru untuk Tingkatkan Produktivitas Ekonomi
Pajak.com, Kairo – Pemerintah Mesir telah umumkan paket insentif pajak baru yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pajak dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Paket tersebut mencakup berbagai langkah yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan investor dalam menjalankan bisnis di Mesir.
Salah satu poin penting dari paket ini adalah penerapan sistem pajak yang lebih sederhana dan terintegrasi untuk usaha kecil dan mikro, termasuk pengusaha, startup, pekerja lepas, dan profesional dengan omzet tidak lebih dari 15 juta pound Mesir (sekitar Rp 4,68 miliar) per tahun. Pemerintah Mesir memastikan bahwa mereka akan mendapatkan sistem pajak yang lebih terintegrasi dan mudah diakses.
“Pemerintah bertujuan memperluas basis pajak untuk memastikan kepentingan negara dan investor, sambil juga meningkatkan layanan bagi warga negara,” kata Menteri Keuangan Mesir Ahmed Kouchouk dalam konferensi pers di Kairo, Mesir, dikutip Pajak.com, Senin (23/09).
Pemerintah Mesir menawarkan berbagai insentif lainnya, termasuk kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan atau mengubah laporan pajak tahun 2021 hingga 2023 tanpa denda. Mereka juga berkomitmen untuk menyederhanakan proses pengembalian pajak dan memperluas sistem inspeksi sampel ke semua kantor pajak.
Pemerintah Mesir juga berusaha untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak yang masih tertunda. Menurut Kouchouk, denda atas keterlambatan pembayaran pajak bisa mencapai dua kali lipat dari nilai pajak yang seharusnya, namun denda maksimum tidak akan melebihi jumlah pajak yang harus dibayar.
“Fokus kami adalah masa depan, bukan masa lalu. Kami ingin memberikan layanan yang adil dan istimewa kepada investor dan Wajib Pajak,” imbuh Kouchouk.
Untuk meningkatkan investasi asing, Mesir telah menaikkan batas minimum bagi perusahaan internasional yang harus melakukan studi transfer pricing menjadi 30 juta pound Mesir (sekitar Rp 9,36 miliar). Selain itu, Pemerintah Mesir bakal mengimplementasikan mekanisme baru untuk menyelesaikan sengketa pajak secara terpusat, yang dirancang untuk mempermudah proses pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi investor.
Pemerintah Mesir juga berencana menerapkan sistem hukuman bertingkat untuk pelanggaran pajak, yang akan disesuaikan dengan skala bisnis. Kouchouk menegaskan bahwa inisiatif ini diambil dengan tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersaing dan mendukung para investor.
“Kami sangat berkomitmen untuk mengurangi beban administrasi bagi investor serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan ramah,” jelas Kouchouk.
Untuk meningkatkan efisiensi Otoritas Pajak Mesir, Pemerintah Mesir juga akan berinvestasi besar-besaran dalam program pelatihan dan pengembangan bagi para petugas pajak. Sistem evaluasi kinerja baru akan diterapkan untuk mengukur produktivitas petugas pajak dan kualitas layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. Kouchouk berharap, langkah ini dapat memperbaiki kinerja petugas pajak dan meningkatkan kualitas layanan kepada para investor dan Wajib Pajak.
“Kami akan mengembangkan sistem modern untuk mengevaluasi kinerja fiskus, berdasarkan tingkat layanan yang mereka berikan kepada Wajib Pajak,” sambungnya.
Kouchouk menekankan peran Uni Eropa sebagai mitra ekonomi utama bagi Mesir seraya menyoroti peluang signifikan untuk memperdalam kolaborasi demi manfaat bersama. Ia mengemukakan, Pemerintah Mesir ingin lebih banyak menarik investasi Uni Eropa ke pasar lokal, memanfaatkan insentif yang terkait dengan hasil dan tujuan nyata.
Inisiatif ini juga selaras dengan strategi yang lebih luas dari Pemerintah Mesir untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa paket insentif pajak yang baru diperkenalkan ini merupakan afirmasi dari komitmen Pemerintah Mesir untuk membina kemitraan dan kepercayaan dengan komunitas bisnis lokal maupun internasional.
Kouchouk juga menegaskan keyakinan Pemerintah Mesir dalam mendukung mitra dari sektor swasta agar meningkatkan daya saing mereka di berbagai sektor bisnis dan investasi. Baginya, menciptakan lingkungan yang kondusif dan ramah bagi investor adalah kunci untuk mencapai kesuksesan.
Di kesempatan yang sama, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly mengungkapkan bahwa kenaikan inflasi baru-baru ini terjadi disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar dan produk minyak bumi.
“Kami berkomitmen sebagai negara, sesuai dengan rencana kami dengan Bank Sentral Mesir, untuk mengurangi inflasi menjadi kurang dari 10 persen pada akhir tahun 2025, dan inilah yang sedang diupayakan oleh negara dan semua institusinya,” pungkasnya.
Comments