in ,

Menggali Seluk-Beluk Pajak Sektor Pertanian

pajak sektor pertanian
FOTO : IST

Menggali Seluk-Beluk Pajak Sektor Pertanian

Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, kebutuhan pangan dunia semakin meningkat di tengah konflik geopolitik Rusia dan Ukraina. Pembatasan mobilitas menjadi ancaman adanya krisis pangan. Untuk itu, Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam memenuhi pasokan pangan global. Maka, kali ini, Pajak.com akan menggali seluk-beluk pajak sektor pertanian berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi hasil pertanian hingga pemajakan bagi petani.

Apa itu pertanian?

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

Apa saja jenis sektor pertanian Indonesia?

Di Indonesia sektor pertanian terbagi atas dua jenis, yaitu:

  • Sektor perkebunan besar milik swasta atau milik negara. Sektor ini fokus untuk memproduksi komoditas ekspor, seperti minyak sawit dan karet.
  • Produksi petani kecil. Sektor ini fokus untuk memproduksi bahan pangan, seperti jagung, beras, buah, dan sayuran.
Baca Juga  UU HPP Berpotensi Menambah Penerimaan Perpajakan

Bagaimana kontribusi sektor pertanian bagi Indonesia?

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan), selama periode tahun 2013-2018, akumulasi tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian yang dihasilkan mencapai Rp 1.375 triliun atau meningkat 47 persen dibandingkan periode lima tahun sebelumnya. Meningkatnya produksi pertanian ini juga mampu memastikan ketesediaan sumber daya pangan sekaligus menekan inflasi.

Kementan juga menyebut, Indonesia dikenal dengan hasil dari pertanian, seperti padi, jagung, kacang tanah, ketela pohon, kedelai, dan ubi jalar. Selain itu, terdapat juga hasil dari pertanian yang disebut sebagai hasil pertanian tanaman perdagangan, yaitu kopi, teh, kelapa, cengkeh, kina, tebu, karet, dan lainnya. Pada tahun 2020, komoditas dari sektor pertanian yang mencapai level swasembada adalah kedelai. Kemudian ditargetkan swasembada gula industri dan daging sapi di 2026 dan Indonesia menargetkan menjadi lumbung pangan dunia pada 2024.

Baca Juga  Jasa Raharja: Keuntungan Taat Bayar Pajak Kendaraan

Bagaimana pemajakan di sektor pertanian?

Pemerintah mengenakan pajak bagi hasil pertanian. Adapun bagi hasil pertanian adalah barang kena pajak yang diserahkan oleh kelompok petani kepada pembeli dengan peredaran usaha lebih dari Rp 4,8 miliar.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu, penyerahan hasil pertanian dikenakan PPN besaran tertentu sebesar 1,1 persen dari harga jual. Ketentuan yang mulai berlaku 1 April 2022 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sebagai informasi, besaran tertentu 1,1 persen itu diperoleh dari hasil perkalian 10 persen dengan tarif PPN umum, yakni 11 persen. Artinya, bila tarif PPN nantinya naik menjadi 12 persen, maka besaran tertentu naik menjadi 1,2 persen.

Baca Juga  Evaluasi Pemberian “Tax Holiday” dan “Tax Allowance”

Dalam lampiran PMK Nomor 64 Tahun 2022, barang hasil pertanian yang dikenakan PPN besaran tertentu dibagi ke dalam empat kelompok. Pertama, hasil perkebunan yang terdiri dari 24 jenis komoditi seperti kakao, kopi, aren, lada, pala, dan cengkeh. Kedua, tanaman pangan yang terdiri dari empat jenis komoditi, yaitu padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Ketiga, tanaman hias dan obat yang terdiri dari tiga komoditi, yakni tanaman hias, tanaman potong, dan tanaman obat. Keempat, hasil hutan yang dibagi menjadi dua subkelompok, yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, dengan total 10 jenis komoditi.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

GIPHY App Key not set. Please check settings