Kamala Harris Siapkan Kebijakan Pajak yang Kontras dengan Trump

Kamala Harris Siapkan Kebijakan Pajak yang Kontras dengan Trump

Pajak.com, North Carolina – Kamala Harris, salah satu calon utama dalam pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat 2024 tengah dihadapkan pada tugas menyusun agenda kebijakan di saat ekonomi mulai melambat akibat inflasi yang terus berlanjut, suku bunga tinggi, dan penurunan pengeluaran konsumen. Namun, ada satu kebijakan di bidang perpajakan yang diyakini akan dipertahankan adalah program Kredit Pajak Anak (Child Tax Credit/CTC). Usulan ini, menurutnya, bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama keluarga menengah dan rendah, mendapat keadilan dalam sistem pajak federal. Kebijakan pajak ini kontras dengan kebijakan di era Presiden Trump yang justru memberikan insentif pajak bagi orang kaya.

“Bandingkan. Jika pemerintahan sebelumnya memberikan pemotongan pajak kepada miliarder, kami memberikan pemotongan pajak kepada keluarga melalui CTC, yang mengurangi kemiskinan anak di Amerika hingga setengahnya,” kata Harris dalam sebuah orasi yang disampaikan di hadapan pendukungnya di North Carolina, AS, dikutip Pajak.com, Selasa (23/07).

CTC merupakan kredit pajak federal di AS yang diperkenalkan pada masa pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk membantu keluarga dengan anak-anak yang memenuhi syarat. Kredit ini mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan, dalam beberapa kasus, dapat menghasilkan pengembalian uang jika kredit tersebut melebihi jumlah pajak yang terutang.

Besaran kredit ini dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, kredit ini telah diperluas dan ditingkatkan sebagai bagian dari paket bantuan pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, CTC resmi diperluas menjadi program pembayaran bulanan sebagai bagian dari American Rescue Plan, yang memungkinkan keluarga menerima sebagian dari kredit tersebut dalam bentuk pembayaran bulanan sepanjang tahun.

Harris menekankan bahwa rencana pajaknya akan memprioritaskan pemotongan pajak bagi keluarga dengan pendapatan rendah serta menaikkan beban pajak bagi perusahaan besar. Ia sangat berambisi untuk menyesuaikan kembali tarif pajak korporasi. Menurutnya, langkah ini penting untuk menyeimbangkan kontribusi pajak antara perusahaan besar yang sering mendapat keringanan dan warga biasa.

“Perusahaan-perusahaan besar harus membayar bagian yang adil dari beban pajak untuk mendukung infrastruktur dan layanan yang kita semua butuhkan,” tambahnya.

Pilpres AS 2024 yang diselenggarakan pada November mendatang juga sangat penting untuk menentukan nasib Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan (Tax Cuts and Jobs Act). Diberlakukan pada tahun 2017 oleh anggota parlemen dari Partai Republik dan Trump, undang-undang ini secara drastis merombak kode pajak negara, termasuk mengurangi lapisan tarif pajak penghasilan (PPh) individu tertinggi menjadi 37 persen dari 39,6 persen dan hampir menggandakan ukuran pengurangan standar.

Namun, perubahan pada bagian individu dari kode pajak ini akan berakhir pada tahun 2025, yang berarti banyak pembayar pajak—termasuk mereka yang berpenghasilan kurang dari 400 dollar AS—akan menghadapi pajak yang lebih tinggi jika undang-undang tersebut tidak diperpanjang. Artinya, lebih dari 3,4 triliun dollar AS dalam pemotongan PPh individu dan pajak warisan akan berakhir tahun depan jika Kongres tidak bertindak.

Pada kampanyenya, Harris mengusulkan untuk menggantikan undang-undang pajak tersebut dengan kredit pajak bulanan yang dapat dikembalikan hingga 500 dollar AS atau sekitar Rp 8,11 juta untuk keluarga berpenghasilan kurang dari 100 ribu dollar AS atau setara dengan Rp 1,62 miliar. Kredit ini menyusut untuk individu yang berpenghasilan lebih dari 50 ribu dollar AS.

Kebijakan yang dikenal sebagai Undang-Undang LIFT the Middle Class ini bertujuan untuk mengatasi biaya hidup masyarakat di AS yang meningkat, dengan memberikan uang kepada keluarga kelas menengah dan pekerja untuk membantu membayar pengeluaran sehari-hari. Harris menyajikannya sebagai cara untuk menutup kesenjangan kekayaan di AS.

Ia juga pernah menyerukan peningkatan tarif pajak perusahaan menjadi 35 persen dan pengenaan pajak capital gain pada tarif PPh reguler. Selain itu, Harris juga mengusulkan pengenaan pajak kekayaan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan federal dari mereka yang memiliki kekayaan bersih yang signifikan. Hal ini, menurutnya, merupakan langkah penting dalam membangun sistem pajak yang lebih adil dan progresif.

Dalam pidatonya yang bersemangat, Harris juga pernah menegaskan komitmennya untuk reformasi pajak yang komprehensif.

“Kami perlu memperbarui sistem pajak kita agar sesuai dengan realitas ekonomi saat ini dan memastikan bahwa setiap orang Amerika merasakan manfaat dari kemakmuran yang kita bangun bersama,” ungkapnya.

Perbedaan dengan Pendekatan Trump

Sementara Kamala Harris menekankan keadilan sosial dan ekonomi dalam proposal pajaknya, pendekatannya berbeda secara mencolok dengan kebijakan yang diusung oleh pesaingnya, Donald Trump, dalam kampanyenya saat ini. Berikut adalah beberapa perbedaan proposal pajak yang diusulkan oleh kedua calon Presiden AS ini:

Tarif Pajak Korporasi

• Kamala Harris: Mengusulkan penyesuaian tarif pajak korporasi untuk memastikan kontribusi yang lebih besar dari perusahaan besar.
• Donald Trump: Mendorong pemotongan lebih lanjut tarif pajak korporasi sebagai bagian dari upayanya untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pajak Individu

• Kamala Harris: Fokus pada pemotongan pajak untuk keluarga menengah dan rendah melalui CTC dan Undang-Undang LIFT the Middle Class.
• Donald Trump: Mengusulkan pemotongan tarif pajak individu dan upaya untuk memperkuat insentif bagi para pemilik bisnis kecil.

Pajak Kekayaan

• Kamala Harris: Mendukung pengenaan pajak kekayaan pada rumah tangga dengan kekayaan bersih tinggi.
• Donald Trump: Menentang pajak kekayaan federal yang signifikan dan lebih memilih untuk menjaga pemotongan pajak yang ada.

Dengan perbedaan yang mencolok ini, Kamala Harris dan Donald Trump menunjukkan pandangan yang berbeda dalam merancang sistem pajak untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang berbeda pula. Diskusi tentang kebijakan pajak diharapkan akan menjadi salah satu fokus utama dalam kampanye mereka menuju Gedung Putih.