Pajak.com, Inggris – Pemerintah Inggris tengah mengkaji perlakuan pajak langsung bagi investor asing berdaulat, salah satunya meluncurkan dengar pendapat umum (consultation) dengan para stakeholders. Bagian dari reformasi pajak ini dilakukan Inggris untuk memodernisasi dan meningkatkan perlakuan pajak yang diberikan kepada investor asing yang berdaulat, seperti kepala negara dan dana kekayaan negara (SWF).
Sekretaris Keuangan untuk Departemen Keuangan Lucy Frazer mengatakan, konsultasi yang berlangsung dari 4 Juli hingga 12 September 2022 ini akan berupaya memberikan kejelasan lebih kepada investor dengan memasukkan rezim pajak investasi negara Inggris ke dalam undang-undang yang berlaku pada April 2024.
“Untuk memastikan rezim Inggris memberikan nilai terbaik untuk uang bagi pembayar pajak Inggris, dengar pendapat tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan penargetan pengecualian yang tersedia bagi investor berdaulat, membawa Inggris sejajar dengan ekonomi utama lainnya seperti AS dan Jerman,” katanya melalui keterangan resmi, dikutip dari laman berita pemerintah Inggris, Sabtu (30/7).
Dalam dokumen consultation yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Her Majesty’s Treasury/HM Treasury) dan Ditjen Pajak Inggris (HM Revenue and Customs/HMRC), dijelaskan bagaimana orang-orang yang berdaulat akan diperlakukan ke depan, termasuk pengecualian yang direformasi untuk dikodifikasikan dalam undang-undang.
Di bawah rezim yang ada, semua sumber pendapatan Inggris dan keuntungan dari orang-orang yang memiliki kekebalan berdaulat—termasuk pendapatan dari kegiatan komersial—dibebaskan dari pajak Inggris langsung, dengan kelayakan untuk pengecualian yang dinilai oleh HMRC berdasarkan kasus per kasus. Di sisi lain, Frazer menyebut Inggris berharap proposal ini tidak berdampak material pada investasi asing ke Inggris.
“Seiring dengan dunia yang terus berkembang, kami berkomitmen untuk memastikan Inggris tetap mengikuti perkembangan dan tetap menjadi tempat yang kompetitif dan menarik bagi investor asing. Reformasi kami akan memberikan lebih banyak kejelasan tentang pembebasan pajak yang ditawarkan kepada investor yang berdaulat, sementara juga memastikan mereka memberikan nilai uang yang lebih baik bagi pembayar pajak Inggris,” jelasnya.
Frazer mengutarakan, investor menginginkan lingkungan yang aman untuk investasi jangka panjang mereka. Inggris pun diklaim Frazer ingin menyediakan ini dengan mempertahankan aturan hukum yang kuat, regulasi yang aman, dan kondisi pasar yang stabil untuk mendatangkan investasi dan memastikan daya saing di panggung global.
“Layaknya di banyak negara lain seperti AS, Prancis, dan Australia; Inggris juga ingin memberikan pengecualian dari beberapa pajak, seperti pajak perusahaan dan pajak penghasilan kepada investor berdaulat, yang mencerminkan status unik mereka sebagai investor institusional yang didukung pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengecualian ini bagaimana pun tidak dikodifikasikan ke dalam hukum Inggris, tetapi didasarkan pada hukum kasus dan praktik umum.
“Oleh karena itu, pemerintah Inggris berusaha untuk mengodifikasi rezimnya ke dalam undang-undang, untuk membuat sistem Inggris lebih dapat diprediksi dan pasti bagi investor asing yang berdaulat,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, reformasi itu lebih ditargetkan pada pendapatan yang timbul dari aktivitas investasi (bukan kegiatan perdagangan), dan selanjutnya akan terbatas pada investasi yang bersifat pasif. Menurutnya, ini akan memastikan pembebasan pajak Inggris tetap kompetitif seperti negara-negara yang sebanding.
“Perubahan yang diusulkan menunjukkan ambisi pemerintah yang lebih luas untuk sistem perpajakan yang adil, modern, pasti, dan mendukung tujuan Inggris untuk menjadi tujuan investasi terkemuka dunia untuk masa depan. Ini termasuk komitmen Kanselir untuk mereformasi dan memotong pajak atas investasi di musim gugur, di mana pemerintah saat ini bekerja sama dengan industri tentang cara terbaik untuk melakukannya,” kata Frazer.
Dalam praktiknya, ini berarti bahwa pengecualian–bahkan jika tersedia–akan terbatas pada sumber pendapatan bunga Inggris (asalkan tidak terkait dengan aktivitas perdagangan Inggris), termasuk tabungan dan utang, dan pendapatan dari sekuritas pemerintah, obligasi, dan surat utang.
Dengan perubahan ini, pemerintah Inggris berharap untuk mencapai keseimbangan yang dapat diterima antara mendorong investasi Inggris dan memastikan keadilan di antara investor. Dokumen konsultasi itu juga menyoroti bagaimana pendekatan Inggris agak berbeda dari negara lain; dalam tabel di dokumen konsultasi disebutkan bahwa di antara 11 pembanding yang dipilih, hanya satu negara lain (Prancis) yang diindikasikan menawarkan kekebalan untuk pendapatan dari kegiatan komersial, termasuk pendapatan perdagangan dan properti.
Adapun pemerintah Inggris tidak mengharapkan proposal dalam konsultasi berdampak negatif terhadap investasi secara keseluruhan, termasuk skema pensiun luar negeri yang terdaftar di Inggris.
“Ini karena mereka adalah perubahan kecil yang diperkirakan tidak akan merusak investasi keseluruhan ke Inggris,” pungkas Frazer.
