Pajak.com, Ceko – Ketentuan tarif pajak minimum atas perusahaan multinasional atau global minimum tax sebesar 15 persen sejatinya telah disepakati tahun lalu melalui forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Tarif ini rencananya bakal dikenakan pada perusahaan mulitinasional dengan pendapatan tahunan melebihi 750 juta euro atau sekitar Rp 11,389 triliun.
Berdasarkan kesepakatan ini, Komisi Eropa akan menyampaikan proposal untuk penerapan reformasi OECD di tingkat Uni Eropa. Dikutip dari Czech Television, Menteri Keuangan Republik Ceko Zbyněk Stanjura mengatakan bahwa Presidensi Uni Eropa (UE) Ceko akan mendorong kesepakatan di seluruh UE tentang pajak minimum global tersebut, dan ingin mencapai kesepakatan itu pada akhir Oktober 2022.
“Kami sekarang mencari konsensus di dalam Uni Eropa selama presidensi kami, dan kami bertujuan untuk menemukan konsensus itu pada akhir Oktober,” kata Stanjura, dikutip Pajak.com, Senin (18/7).
Sementara Parlemen Eropa mendukung proposal Komisi Eropa, negara-negara anggota belum mencapai konsensus yang diperlukan. Dalam pertemuan para menteri keuangan UE pada Juni lalu, proposal itu masih belum mendapat kesepakatan dari Hongaria.
Padahal, untuk meloloskan reformasi pajak di UE, diperlukan kebulatan suara dari seluruh negara anggota. Di sisi lain, negara dengan ibu kota Budapest ini masih berpendapat bahwa pajak minimum dapat merusak ekonomi nasional dan berdampak negatif terhadap lapangan pekerjaan.
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban sebelumnya juga memastikan tidak menyetujui directive mengenai implementasi pajak minimum global karena masih tingginya inflasi dan adanya risiko krisis akibat perang.
Untuk diketahui, Hongaria saat ini mengenakan pajak perusahaan 9 persen, termasuk tarif yang terendah di Uni Eropa. Hongaria juga saat ini tengah menghadapi protes menyusul diloloskannya RUU Reformasi Pajak oleh parlemen Hongaria yang berdampak kepada sekitar 450 ribu pekerja lepas dan pemilik usaha kecil Hongaria.
Proposal Global Minimum Tax sebelumnya juga ditentang oleh Polandia, akibat beberapa konflik berkelanjutan mengenai independensi peradilan yang berlangsung dengan Uni Eropa. Akibatnya, Polandia enggan mendukung kesepakatan penerapan tarif pajak minimum terhadap perusahaan sebesar 15 persen.
Kekhawatiran Polandia juga disebabkan karena adanya potensi penerapan pajak minimum tidak diiringi dengan aturan baru, yang mencegah perusahaan multinasional membukukan keuntungan di negara yang paling menguntungkan. Polandia juga berharap adanya hubungan yang mengikat secara hukum antara dua pilar reformasi pajak global, tarif pajak, dan pengenalan retribusi global yang dinegosiasikan secara terpisah untuk perusahaan multinasional.
Namun, akhirnya Warsaw—ibu kota Polandia—membatalkan veto selama negosiasi yang dipimpin oleh Presidensi Uni Eropa Prancis pada paruh pertama tahun 2022. Sementara itu, di Ceko ada konsensus politik tentang perlunya pajak perusahaan minimum. Pemerintah sebelumnya, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Andrej Babiš ingin menerapkan pajak perusahaan nasional tetapi tidak berhasil melakukannya. Dengan demikian, negara ini masih menunggu solusi dari seluruh UE.
