Ia menekankan, optimalisasi penerimaan pajak dari sektor potensial dapat mendorong terciptanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkelanjutan. Di sisi lain, APBN harus berbasis belanja yang berkualitas, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang lebih bagus; serta mendukung reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.
“Reformasi struktural diperlukan, strategi yang lebih komprehensif, pelbagai upaya-upaya yang kondusif bagi investor melalui undang-undang persaingan, kemudahan akses keuangan khususnya kepada UMKM, privatisasi, undang ketenagakerjaan yang saat ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sistem peradilan, kelembagaan yang lebih ramping, pemberantasan korupsi, beban pajak yang tidak distorsif. Itu merupakan tugas pemerintah yang harus didukung oleh pemerintah, termasuk pengamat, konsultan pajak, dan sebagainya,” jelas Machfud.
Secara khusus, reformasi perpajakan perlu terus dilakukan, mengingat rasio pajak Indonesia masih cenderung stagnan. TaxPrime mencatat, rasio pajak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2000 ada dikisaran 13,4 persen, stagnan sampai dengan tahun 2019 pada kisaran 14,1 persen.
“Tahun 2026, kami memprediksi (rasio pajak) masih mengalami sedikit stagnan, walaupun sudah ada pelbagai ketentuan dan reformasi dibidang peraturan, yaitu 12,6 persen. Ini tantangan yang berat bagi Indonesia, baik untuk pajak (DJP) maupun pelaku bisnis yang harus ikut mendukung program pemerintah, utamanya dalam rangka memenuhi kepatuhan perpajakan,” ungkap Anggota Tim Prakarsa Kebijakan Perpajakan yang dibentuk menteri keuangan tahun 2007 ini.
TaxPrime memproyeksi pula pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 mencapai kisaran 5,2 persen. Dibandingkan dengan negara kawasan, seperti Singapura, Indonesia berpotensi mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Comments