DJP dan Tim Satgassus Polri Incar Potensi Pajak dari Aktivitas “Shadow Economy”
Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengundang Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri untuk membangun sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, pada (17/6/25). Kolaborasi kedua instansi ini akan fokus mengincar potensi pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli (Ros) mengungkapkan bahwa pada pertemuan tersebut, DJP dan Tim Satgassus Polri telah melakukan pembahasan bersama mengenai beragam sektor strategis yang akan menjadi fokus kegiatan optimalisasi penerimaan pajak.
“Kolaborasi antara DJP dan Tim Satgassus Polri menitikberatkan pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara,” ungkap Ros dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (18/6/25).
Ia mengelaborasi, cakupan sektor strategis tersebut berupa kejahatan ekonomi dan sumber daya alam (SDA) ilegal, seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya.
Sebagai informasi, Satgassus Polri sejatinya bernama Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas ini dibentuk oleh Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendampingi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor.
Saat ini Kepala Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara adalah Herry Muryanto dan Wakil Kepala Novel Baswedan. Adapun anggotanya merupakan eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ahli tata kelola pemerintahan, serta sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.
Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis akan mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat.
“Satgas khusus dari kapolri ini sebenarnya sudah [dibentuk] dari beberapa tahun terakhir. Saya termasuk yang saat itu diundang ketika diluncurkan pertama kali. Ini mungkin diperkuat lagi,”ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Juni 2025 di Kemenkeu, pada (25/6/25).
Dalam momentum yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengaku juga telah berkoordinasi dengan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.
Comments