Pajak.com, Amerika Serikat – Treasury Secretary alias Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mendesak Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohoe agar menyetujui kesepakatan negara-negara G20 terkait ketetapan global minimum tax sebesar 15 persen, untuk menghentikan perlombaan tarif rendah antarnegara.
Pasalnya, sejak kesepakatan pajak minimum global yang dikeluarkan pada Juli lalu hingga saat ini, Irlandia termasuk salah satu dari enam negara yang belum memutuskan untuk bergabung. Padahal, tenggat waktu untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut di medio Oktober 2021 semakin dekat.
Yellen, selama panggilan telepon dengan Donohoe menyatakan apresiasinya atas partisipasi konstruktif Irlandia dalam pembicaraan reformasi pajak OECD. Namun, ia juga menekankan tujuan kesepakatan itu agar tercipta ekosistem perpajakan dunia yang stabil dan kondusif.
“Sekretaris Yellen menekankan tujuan menstabilkan sistem pajak internasional dan menghentikan perlombaan tarif ke bawah, melalui peluang sekali dalam satu generasi yang ditawarkan oleh Kerangka Inklusif OECD,” kata Departemen Keuangan AS dalam keterangan resminya, dikutip Pajak.com, Minggu (26/9).
Bujukan Yellen ini datang setelah beberapa hari sebelumnya Donohoe menyatakan bahwa Irlandia masih mengkaji kesepakatan global tersebut dan dipastikan tidak bisa diputuskan dalam waktu dekat. Donohoe bilang, saat ini pihaknya masih menunggu apakah Kongres AS yang terpecah akan menerima kenaikan pajak yang diusulkan pemerintahan Joe Biden dan meratifikasinya.
Donohoe juga masih berkeyakinan bahwa tarif perusahaan yang dikenakan saat ini telah menjadi fitur utama jangka panjang kebijakan pajak Irlandia. Ya, selama ini Irlandia memang dikenal sebagai surga bagi perusahaan multinasional karena tarif pajak perusahaan yang rendah yakni sebesar 12,5% persen.
Itulah mengapa, tarif pajak rendah sangat penting bagi Irlandia untuk menjadi rumah yang menarik bagi banyak perusahaan multinasional di Eropa. Metode perpajakan di Irlandia juga memungkinkan perusahaan global membayar pajak hanya kepada pemerintah Irlandia, tanpa harus membayar pajak ke negara lain. Karena tarif pajak yang rendah, pengaturan tersebut menguntungkan perusahaan dan masyarakat Irlandia dan diyakini menciptakan lapangan kerja.
Departemen Keuangan Irlandia pada 16 September juga menerbitkan serangkaian makalah yang mengkaji kebijakan pajak sebelum penetapan anggaran 2022, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pajak perusahaan dan perkembangan internasional dan Uni Eropa.
Makalah itu menyoroti dampak potensial dari reformasi pajak global OECD/G20 Inclusive Framework yang tertunda. Bagi Irlandia, reformasi berarti potensi kerugian sekitar seperlima dari pendapatan pajak perusahaan atau sekitar 2 miliar euro per tahun, dan menandai ancaman terhadap tarif pajak perusahaan 12,5 persen yang telah menjadi bagian sentral dari kebijakan ekonomi negara ini.
Di hadapan parlemen Irlandia baru-baru ini, Donohoe mengirimkan sinyal setuju adanya kesepakatan tarif pajak minimum global itu, tapi ia tidak secara pasti mengatakan akan menandatanganinya. Namun, jika itu terjadi, ia memberi isyarat bahwa kenaikan tarif itu hanya berlaku untuk perusahaan multinasional dan tidak berlaku bagi perusahaan lokal dengan omzet kurang dari 750 juta euro per tahun.
“Dalam keputusan apa pun yang ada di depan, ada konsekuensi yang akan sangat berarti bagi perekonomian kita yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan saya jika kita akan mencapai suatu titik keputusan, baik dalam beberapa minggu mendatang, atau mungkin di akhir tahun,” kata Donohoe kepada komite parlemen.
Jika Irlandia tetap memutuskan menerapkan pajak yang lebih rendah setelah konsesus global itu dilaksanakan pada 2023, ada kemungkinan perusahaan multinasional yang membukukan keuntungan di Irlandia dapat dipaksa untuk membayar pajak tambahan di negara lain.
