Kedua, meningkatkan kepatuhan pajak dengan reformasi teknologi yang terintegrasi. Misalnya, di Kamboja memiliki satu portal on-line untuk pendaftaran izin berusaha dan perpajakan.
Ketiga, memperbaiki administrasi perpajakan. ADB mendorong negara-negara memudahkan proses pembayaran pajak secara on-line dan meningkatkan komunikasi yang lebih baik dengan Wajib Pajak. Contoh negara yang sudah punya opsi pembayaran pajak secara mudah, yaitu di Thailand. Di sana, Wajib Pajak bisa membayar pajak melalui anjungan tunai mandiri (ATM), mobile banking, atau pembayaran dengan kartu kredit dan debit. Hal serupa juga telah dilakukan Indonesia.
Keempat, otoritas pajak juga harus memperkuat kerja sama lintas negara untuk memitigasi upaya penghindaran pajak.
“Pemerintah harus bekerja sama lebih erat satu sama lain untuk mengelola perencanaan pajak yang agresif dan memerangi penggelapan pajak. ADB telah menjadikan penanganan BEPS (base erosion and profit shifting) dan kerja sama pajak internasional sebagai prioritas utama,” tulis ADB.
Comments