Dalam rangka meningkatkan ekspor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk meresmikan Rumah Ekspor Solo (RES).
Penandatangan PKS tersebut dilakukan oleh Ninik Martini (Kepala Kanwil II LPEI) mewakili LPEI, Muhamad Purwantoro (Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY) mewakili DJBC, dan Slamet Sutantyo (Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II) mewakili DJP. Kemudian untuk acara peresmian Rumah Ekspor Solo (RES) secara simbolis dilakukan Wakil Wali Kota Solo yaitu Teguh Prakosa.
Suminto selaku Plt. Direktur Eksekutif LPEI mengatakan bahwa LPEI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menjalankan mandatnya dalam peningkatan ekspor nasional dan menciptakan eksportir baru khususnya di Wilayah Solo dan sekitarnya. Oleh karena itu dalam program Rumah Ekspor Solo (RES), LPEI akan menyediakan informasi terkini terkait pasar ekspor, kebutuhan dunia, dan pasar yang terbuka untuk komoditas unggulan yang memiliki potensi ekspor dari seluruh wilayah Indonesia.
Sebagaimana data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkopukm), pelaku UMKM Indonesia berjumlah 64 juta yang berkontribusi 60 persen dari total PDB Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih rendah yakni sebesar 15,65 persen, dan yang menjadi kendala ekspor bagi UMKM adalah minimnya pengetahuan tentang pasar luar negeri, kualitas produk, kapasitas produksi, biaya sertifikasi yang tidak murah, hingga kendala logistik.
Sehingga dengan adanya Rumah Ekspor Solo diharapkan para pelaku UMKM mendapatkan fasilitas dalam pengembangan bisnis yang dijalaninya, memperoleh kesempatan dan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman khususnya terkait dalam kegiatan ekspor serta mendapatkan berbagai fasilitas yang sesuai kebutahan dalam usahanya. Dengan begitu jumlah pelaku ekspor UMKM akan semakin meningkat, seperti yang ditargetkan oleh Menteri Koperasi dan UKM yaitu pada 2024 jumlah ekspor pelaku UMKM menjadi 17 persen.
Kemudian, Slamet Sutantyo selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan layanan dan informasi terkait perpajakan di Rumah Ekspor Solo. Selain itu, DJP juga akan mengkolaborasikan beberapa program unggulannya untuk pemberdayaan UMKM yaitu Business Development Services (BDS) serta berbagai pelatihan terkait perpajakan yang dapat mendukung berkembangnya UMKM, khususnya dalam kegiatan ekspor.
Dalam acara tersebut, Askolani selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga ikut memeriahkan dengan memberikan Keynote Speech dan diadakan pula kegiatan talkshow yang bertema “Ibu, Inspirasi Bisnis Unggulan untuk Karya Eksportir Solo Raya”.
Kemudian dalam acara tersebut hadir pula para perwakilan dari UMKM yang juga memberikan testimoni terkait kolaborasi awal dari ketiga instansi dan bagaimana mereka mendapatkan bantuan dalam kegiatan ekspor mereka selama ini.
* Penulis Adalah Mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas: Ekonomi dan Bisnis, Jurusan: Akuntansi, Angkatan 2020
* Informasi yang disampaikan dalam Artikel ini Sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penulis
