in ,

Pemerintah Berharap Ada 3 Juta Kendaraan Listrik di 2030

Percepatan penggunaan kendaraan listrik memiliki tujuan yang sama dengan pajak karbon yang akan berlaku pada 1 April 2022 mendatang yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuannya yakni sama-sama untuk mengendalikan krisis perubahan iklim.

Diberlakukannya hal tersebut juga merupakan bentuk pembuktian dari komitmen Indonesia. Melalui Presiden Jokowi dalam Conference of Parties (COP) 21 di Paris pada 2015, mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon pada 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen jika dapat bantuan dari luar.

Dalam mendukung tujuan pemerintah tersebut, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT TBS Energi Utama Tbk. melalui PT Karya Baru TBS (TBS) resmi meluncurkan perusahaan patungan atau join venture bernama Electrum. Kerja sama tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Keduanya memiliki komitmen agar pada 2030 mencapai net zero emission. Sony Sulaksono sangat mengapresiasi hal tersebut.

Baca Juga  Apakah Pawang Hujan Bayar Pajak Juga? Ini Jawaban DJP

Kevin Aluwi selaku Co-Founder & CEO Gojek mengatakan bahwa kerja sama yang dilakukannya itu untuk memberikan solusi pada masalah polusi udara yang sudah sangat buruk. Kualitas udara yang dihirup sudah sangat rendah yang sebagiannya disebabkan karena kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar kita.

 

* Penulis Adalah Mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas: Ekonomi dan Bisnis, Jurusan: Akuntansi, Angkatan 2020

* Informasi yang disampaikan dalam Artikel ini Sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penulis

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *