Pajak.com, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero) memperbaiki birokrasi perizinan dan tata kelola sehingga dapat menarik investasi pengembangan energi hijau. Hal itu disampaikan Jokowi kepada dewan komisaris dan direksi PLN dan Pertamina di Istana Kepresidenan Bogor, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, pada (20/11).
“Saya melihat sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina dan PLN ini ngantre dan banyak sekali. Tapi ruwetnya ada dibirokrasi perizinan dan tata kelola investasi kita dan BUMN. Saya ini orang lapangan, kadang-kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang, kok sulit dilakukan, kok enggak jalan-jalan. Posisi ini harus terus diperbaiki dengan profesionalisme,” jelas Jokowi.
Selain itu, ia ingin setiap penugasan dapat dihitung risikonya dengan kalkulasi yang logis. Setelahnya, PLN dan Pertamina juga wajib melaporkannya secara terbuka. Jokowi mengimbau agar perseroan dapat menjaga setiap tata kelola dengan efektif dan efisien.
“Sekali lagi, jangan numpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak benar. Ini yang harus dihindari. Kelemahan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kalau sudah ada penugasan itu menjadi tidak profesional. Titik lemahnya ada di sana. Kalau kebangetan, ya harus kita lakukan tindakan,” tegas Jokowi.
Jika tata kelola dapat dilakukan dengan baik, investasi pengembangan energi hijau yang ramah lingkungan akan dapat segera terakselerasi. Mengingat Indonesia telah berkomitmen untuk mengantisipasi perubahan iklim global.
“Keputusan investasi boleh oleh perusahaan, tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang kita cita-citakan bersama. Dunia cepat mengalami perubahan sehingga rencana besar yang tengah dilakukan dapat berubah menyesuaikan keadaan. Sekali lagi, kesempatan untuk investasi di Pertamina, kesempatan untuk investasi di PLN itu terbuka sangat lebar kalau saudara-saudara terbuka, membuka pintunya juga lebar-lebar,” ungkap Jokowi.
Dengan demikian, ia meminta PLN dan Pertamina segera melakukan perencanaan pengembangan transisi energi dari energi fosil menjadi energi hijau.
“Memang kita tahu bahwa transisi energi ini tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu, perencanaannya, grand design-nya itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, lima tahun yang akan datang akan apa,” jelas Jokowi.
Ia menekankan, pengembangan energi hijau merupakan keharusan. PLN dan Pertamina harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi.
“Ini yang harus mulai disiapkan, mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geotermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bio,” sebutnya.
Saat ini suplai energi di Indonesia terbesar masih dari batu bara sebesar 67 persen, bahan bakar (fuel) 15 persen, dan gas 8 persen. Jokowi optimistis, apabila PLN dan Pertamina dapat mengalihkan suplai energi itu, maka perseroan akan memberi keuntungan pada neraca pembayaran dan dapat memengaruhi mata uang (currency) dalam negeri.
“Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN oversupply. Artinya, suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun,” kata Jokowi.
Dalam pertemuan ini Jokowi turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
