Pajak.com, Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengajak investor Eropa untuk ikut menanamkan modal di industri baterai kendaraan listrik Indonesia.
“Pada momentum ini kami mengundang para investor dari Eropa untuk mengambil bagian dalam industri baterai (kendaraan listrik). Guna membangun hilirisasi industri, pemerintah terus mendorong pengembangan industri baterai kendaraan listrik di tanah air,” kata Bahlil dalam webinar bertajuk Post Pandemic Economic Recovery: Attracting Investment through Structural Reform, pada (21/9).
Ia menyebutkan, Indonesia telah mengantongi investasi senilai 9,8 miliar dollar AS (setara Rp 142 triliun) untuk pengembangan industri baterai kendaraan listrik secara terintegrasi dari Korea Selatan. Investasi tahap pertama dari negeri ginseng itu telah mulai terealisasi dengan dibangunnya pabrik battery cell senilai 1,1 miliar dollar AS di Karawang, Jawa Barat.
“Tidak hanya Korea Selatan, pada akhir tahun ini akan pula dibangun pabrik baterai kendaraan listrik oleh CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), produsen baterai kendaraan listrik asal Tiongkok,” sebut Bahlil.
Oleh sebab itu, pemerintah mengundang investor dari Eropa untuk ikut masuk berinvestasi dalam ekosistem industri itu. Indonesia memiliki keunggulan, yakni melimpahnya bahan baku baterai kendaraan listrik.
“Kenapa ini saya tawarkan? Komponen bahan baku baterai mobil itu empat, yaitu nikel, mangan, kobalt dan litium. Di Indonesia, kami mempunyai tiga jenis bahan baku, yaitu nikel, mangan dan kobalt, sementara litiumnya kita ambil dari luar,” sebut Bahlil.
Eks Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga mempromosikan bahwa sekitar 24-26 persen cadangan nikel dunia terdapat di Indonesia. Fakta ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena sebagai jaminan pasokan bahan baku.
“Maka izinkan kami untuk memberikan waktu kepada Indonesia untuk membangun hilirisasi. Kita ingin memberikan kontribusi kepada dunia dengan produk-produk yang berkualitas dan teknologi tinggi,” ucap Bahlil.
Ia mempersilahkan para investor untuk masuk ke Indonesia dengan membawa modal, teknologi, maupun market. Pemerintah memastikan akan mengurus segala perizinan, insentif, bahkan soal lahan. Namun, ia mengingatkan agar investasi juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengusaha lokal/nasional, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Tambangnya bisa kita atur, yang penting adalah ada komunikasi yang baik dengan pemerintah. Kami yakinkan bahwa kolaborasi harus dibangun baik antara investor, BUMN maupun dengan pengusaha-pengusaha dan UMKM,” kata Bahlil.
Tidak hanya investasi di industri baterai kendaraan listrik, Bahlil juga mengundang investor Eropa untuk menanamkan modal di bidang usaha lainnya, seperti batu bara dan kelapa sawit. Akan tetapi, Bahlil juga menegaskan, pemerintah Indonesia tetap menerapkan prinsip bisnis berbasis lingkungan.
“Yakinlah, bahwa kita sedang melakukan penataan untuk juga menghargai lingkungan, termasuk juga nikel, batu bara. Kita pro lingkungan, kita ingin ke depan Indonesia bisa memberikan kontribusi terbaiknya kepada dunia dalam menjaga iklim,” kata Bahlil.
Di kesempatan yang sama, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket mengapresiasi sinergi yang telah terjalin selama ini dengan Indonesia.
“Saya senang sekali karena investor Eropa dalam hal ini juga merasa peluang investasi di Indonesia masih sangat menjanjikan. Dan perusahaan-perusahaan Eropa berencana untuk terus beroperasi di Indonesia untuk waktu yang lama,” kata Piket.
Ia menilai, pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi yang dibuktikan oleh terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini diyakini investor akan mempermudah segala urusan bisnis, meningkatkan akses keahlian, dan memastikan bahwa perlindungan lingkungan juga dijalankan.
“Investasi Uni Eropa termasuk untuk UMKM akan memberikan modal, teknologi, inovasi, pengetahuan, transfer keahlian, dan pengembangan SDM (sumber daya manusia) yang tentunya membutuhkan kerja sama jangka panjang. Uni Eropa menyediakan pembiayaan melalui program ARISE Plus Indonesia dengan total pembiayan mencapai 15 juta Euro atau setara dengan Rp 251 miliar,” ungkap Piket.
