Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024. Sebab Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, yaitu mencapai 207 juta jiwa atau 87 persen dari total penduduknya. Indonesia juga memiliki potensi ekonomi syariah yang besar, antara lain industri halal, keuangan syariah, kewirausahaan syariah, dan sebagainya.
“Ekonomi syariah di Indonesia terus tumbuh dari waktu ke waktu. Di tahun 2020 hingga 2021 Indonesia sudah berada pada peringkat ke-4, meningkat dari yang sebelumnya berada di peringkat ke-9 di tahun 2014. Kita telah berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024 dan kita akan berusaha keras untuk itu,” kata Jokowi dalam pembukaan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021 di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, yang disiarkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, pada (10/12).
Komitmen pemerintah itu akan diimplementasikan dengan mengembangkan sejumlah sektor, yaitu industri halal, keuangan syariah, hingga kewirausahaan syariah atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Semuanya akan kita dorong karena memang kita ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan ini saya ulang-ulang terus di mana-mana mengenai ini agar negara lain tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,” kata Jokowi.
Terkait pengembangan UMKM, pemerintah akan terus mendorong perbankan untuk membantu dalam hal akses permodalan.
“Insyaallah nanti dengan BSI (Bank Syariah Indonesia) yang dari kecil (usaha) menjadi menengah, menjadi gede. Karena sekarang (BSI) sudah masuk dalam bank delapan besar dengan kekuatan kapital yang lebih kuat. Dan kita harapkan nanti, baik itu berkaitan dengan industri halal, berkaitan dengan pariwisata halal, yang berkaitan dengan produk-produk halal, yang kalau kita lihat pangsanya sangat besar sekali. Kalau dulu, kan, hanya melayani yang kecil-kecil. Ini yang kecil dilayani seberapa banyak pun, yang gede juga bisa dilayani oleh bank, khususnya BSI,” jelas Jokowi.
Ia akan mengajak MUI untuk melihat secara langsung pengembangan UMKM yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Memang banyak yang enggak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari, kalau boleh saya ajak MUI dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Entah lima orang, entah 10 orang, akan saya ajak (melihat) apa yang sudah kita bangun, namanya Mekaar PNM. Di 2015, (program Mekaar) bisa mengumpulkan 500 ribu usaha mikro. Usaha ultramikro yang pinjamannya Rp 3 juta sampai Rp 5 juta—ada yang Rp 1 juta, Rp 2 juta. Sekarang nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta,” kata Jokowi.
Selain itu, ia juga mengatakan, sejak 1 Desember 2021 Indonesia telah memegang Presidensi G20. Artinya, Indonesia memimpin kelompok negara-negara maju dengan pendapatan domestik bruto (PDB) besar, yakni masuk 20 besar dunia. Saat ini PDB Indonesia berada pada posisi 16 di dunia. Namun sejumlah lembaga, seperti McKinsey, Bank Dunia, hingga IMF memprediksi Indonesia akan menjadi empat besar di 2040-2045.
“Tapi itu halangannya juga tidak kecil. Tantangannya juga bukan tantangan yang mudah. Ada syarat-syarat kita untuk mencapai ke sana, sehingga perkiraan PDB kita 2040—2045 kurang lebih 23 ribu dollar AS sampai 27.000 dollar AS income per kapita masyarakat kita. Sebuah angka yang sangat besar sekali, tentu saja itu butuh kerja keras kita semuanya,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus gotong royong bersatu mendukung dan mengakselerasi Indonesia Emas. Ia berharap, Indonesia Emas bisa tercapai lebih cepat, yaitu tidak di tahun 2040—2045, melainkan pada tahun 2030—2035.
“Kita harus percaya bahwa dengan sistem ekonomi Pancasila, kita akan bisa memajukan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa, dan akan bisa membuat bangsa kita menjadi bangsa yang kompetitif dengan negara-negara lain di dunia,” kata Anwar.
