Pajak.com, Bali – Pertemuan Finance Central Bank Deputies (FCBD) pada Presidensi G20 Indonesia 2022 menghasilkan usulan untuk mengkaji penerapan peraturan global berbasis gender, seperti insentif perpajakan untuk wanita (gender wise tax policy).
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wempi Saputra mengatakan, kebijakan insentif perpajakan pada pertemuan FCBD G20 yang diusulkan ini akan memberikan afirmasi kepada wanita.
“Secara eksplisit memang belum dibahas, tapi secara kerangka gender wise tax policy akan memberikan porsi yang menguntungkan, khususnya bagi wanita yang terjun ke pasar tenaga kerja. Di mana (negara) akan memberikan potensi fasilitas-fasilitas insentif di bidang perpajakan untuk wanita,“ kata Wempi dalam konferensi pers Hasil G20 FCBD Meeting yang disampaikan secara virtual, pada (10/12).
Tindak lanjut usulan akan dibahas secara komprehensif di forum berikutnya. Namun, Wempi memastikan usulan itu telah disambut baik oleh para delegasi.
“Intinya secara umum memberikan kebijakan afirmasi ke gender dan teknisnya akan didetailkan, misalnya maternity life, salah satu contoh bagaimana memberikan kebijakan afirmasi perpajakan ke kaum wanita. Nanti akan didetailkan lebih lengkap lagi di working group atau kelompok kerja masing-masing agenda dan mungkin akan disampaikan pada Februari 2022,” kata Wempi.
Sebagai informasi, pertemuan FCBD digelar secara daring dan secara fisik oleh anggota G20 di Bali. Pertemuan juga dihadiri oleh 20 organisasi internasional dan 3 organisasi regional. Hasil pembahasan pertemuan di level deputi ini akan diperdalam dan dikonkretkan di tingkat working group untuk selanjutnya dibawa ke level menteri dan konferensi tingkat tinggi (KTT).
Wempi menjelaskan, pertemuan FCBD ini menandai dimulainya Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) dengan pembahasan agenda yang produktif .
“G20 merupakan forum kerja sama internasional dengan agenda-agenda reformasi tata ekonomi global. Dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia memimpin pembahasan agenda-agenda reformasi ekonomi dan keuangan global untuk menciptakan tata kelola dan lingkungan operasional ekonomi dan keuangan dunia yang lebih baik serta mendukung proses pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung,” kata Wempi.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menuturkan, pertemuan FCBD dibagi dalam 6 sesi. Isu utama yang dibahas pada sesi 1, yaitu mengenai prospek ekonomi global dan risiko, normalisasi kebijakan terkait pandemi, dan dampak jangka panjang pandemi.
“Pada pembahasan normalisasi kebijakan terkait pandemi, mayoritas anggota menyampaikan pentingnya koordinasi distribusi vaksin dan kebutuhan pembiayaan vaksin, perlunya komunikasi dan pentahapan yang tepat dalam melakukan normalisasi kebijakan. Reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dinilai dapat mendukung upaya mengatasi dampak jangka panjang pandemi,” kata Dody.
Pada sesi 2, pembahasan mencakup, antara lain jaring pengaman keuangan internasional, isu utang negara miskin, dan mata uang digital bank sentral (central bank digital currency).
“Pembahasan fokus pada peran G20 menjaga stabilitas keuangan global di tengah meningkatnya ketidakpastian, serta upaya bersama dalam mengatasi risiko dan mendukung negara-negara rentan,” kata Dody.
Sesi 3, dilakukan pembahasan terkait upaya memperkuat stabilitas sektor keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Agenda sesi ini memperkuat ketahanan lembaga keuangan nonbank, terutama yang terkait dengan upaya memitigasi risiko, identifikasi risiko keuangan digital, serta upaya mendorong peran sektor keuangan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan serta upaya memperluas inklusi keuangan,” kata Dody.
Sesi 4 dibahas mengenai keuangan berkelanjutan yang berkaitan dengan agenda-agenda terkait lingkungan. Para deputi anggota G20 menyampaikan dukungan untuk transisi menuju ekonomi hijau yang lebih adil dan terjangkau.
Selanjutnya, pada sesi 5 didiskusikan isu mengenai infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan. Para deputi anggota G20 sepakat untuk membahas pentingnya inklusivitas infrastruktur pada pemerintah daerah.
Pada sesi 6, dibahas mengenai perpajakan internasional. Di sesi ini para deputi sepakat untuk dapat segera mengimplementasikan Pilar 1 dan Pilar 2 untuk menciptakan arsitektur perpajakan yang lebih adil dan stabil.
