in ,

Transisi Energi Berkelanjutan Jadi Prioritas Presidensi G20

Tidak hanya itu saja, pemerintah Indonesia pun telah berkomitmen dalam mempercepat transisi energi. Selain mematok target bauran energi dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan komitmen Indonesia dalam pemenuhan net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa transisi energi harus mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Berbagai langkah diambil Kementerian ESDM untuk memuluskan jalan menuju target hijau tersebut, salah satunya adalah mengurangi dan menghapus penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Transisi energi ini sangat penting bagi Indonesia. Apalagi kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses ini bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Apakah kita melakukan face out (menghapuskan) maupun face down (mengurangi) PLTU, transisi akan segera datang,” katanya.

Baca Juga  BUMN di Bawah Kemenkeu Setor Pajak Rp 7,3 Triliun

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan pajak karbon dengan tarif sebesar Rp 30 per kg karbon CO2e. Tarif ini akan mulai diberlakukan pada 1 April 2022 untuk PLTU dengan skema cap and tax. Dari subsektor minyak dan gas bumi, pemerintah juga menyiapkan strategi lainnya untuk mereduksi emisi karbon yaitu rencana penerapan carbon capture, utilization and storage (CCUS) untuk mengurangi emisi karbon sekaligus meningkatkan produksi migas, pembatasan routine flaring, optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga dan transportasi, serta penurunan emisi metana.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *