Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para jajarannya untuk fokus pada tiga hal untuk mengantisipasi krisis pangan global akibat pandemi COVID-19 serta konflik Rusia dan Ukraina. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Antisipasi Krisis Pangan dan Energi, di Istana Negara Jakarta, (20/6).
“Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya, tidak ada devisa, dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara itu. Contohnya satu, dua, tiga sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi. Maka, pertama, saya minta agar kita fokus pada peningkatan produksi besar-besaran baik itu dari petani, baik itu dari korporasi, baik itu dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Semuanya harus dilihat betul, jangan kita terjebak, sekali lagi, pada rutinitas harian,” ungkap Jokowi.
Di sisi lain, ia juga menekankan agar penanaman komoditas secara masal juga harus disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.
“Kemarin, saya dengan Pak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko) melihat sorgum di NTT (Nusa Tenggara Timur), misalnya. Di sana, ditanam jagung enggak hidup, begitu ditanam sorgum, hijau, sangat hijau dan sangat kelihatan subur sekali tanamannya. Lah ini kan setelah dicek, ternyata memang di NTT dulu yang banyak adalah tanaman sorgum atau cantel,” ungkap Jokowi.
Kedua, ia meminta jajarannya untuk segera memastikan offtaker yang akan menampung hasil peningkatan produksi pertanian yang ditanam itu.
“Jangan sampai nanti petani sudah berproduksi banyak, Bulog (Badan Logistik)-nya ndak ngambil, RNI (PT Rajawali Nusantara Indonesia) enggak ambil. Misalnya, kalau sudah ditentukan, mekanisme itu harus segera diputuskan. Saya kira sudah kita sampaikan ke Menteri BUMN (Erick Thohir) untuk segera (ditentukan) siapa, untuk produknya apa, pembiayaannya seperti apa,” jelas Jokowi.
Ketiga, ia menekankan pentingnya pendistribusian komoditas pangan yang telah diproduksi, sehingga stok tidak menumpuk atau kualitasnya menurun. Secara khusus Jokowi menegaskan pentingnya menjaga harga komoditas pangan dan energi di masyarakat bawah tetap stabil dan terjangkau, termasuk minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Artinya semuanya harus ada grand plan-nya, rencana besarnya seperti apa, kan, sudah kita sampaikan, dalam pelaksanaannya juga harus ada. Tidak lupa semua harus terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat, termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi. Sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini, kalau dibandingkan negara lain, masih pada kondisi yang sangat baik. Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah, baik yang berkaitan dengan BBM, pertalite, dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus harus kita jaga,” kata Jokowi.
Ia menegaskan, ketiga instruksi itu bisa dilakukan dengan optimal dengan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Semua antisipasi ini demi memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan pangan di tanah air.
“Inilah yang memerlukan sebuah orkestrasi yang baik antara kementerian/lembaga, BUMN, swasta, dengan daerah. Dan, ini tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, peningkatan produksi pangan juga meningkatkan potensi ekspor komoditas pangan Indonesia. Kita ini menjadi salah satu dari lima champion untuk global respons untuk pangan, energi, dan keuangan. Jadi kalau kita bisa ekspor itu membantu negara lain,” kata Jokowi.
