Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Major of Economies on Energy and Climate 2021 yang digelar secara virtual, pada (18/9). Di hadapan sembilan kepala negara lain dan sejumlah organisasi internasional, Jokowi mengungkapkan strategi komitmen Indonesia untuk mewujudkan transisi energi dan perubahan iklim global.
“Dunia tengah menghadapi situasi sulit dalam sejumlah sektor, termasuk sektor energi dan iklim. Dalam situasi sulit ini tidak dapat ditangani satu negara saja, melainkan dibutuhkan aksi bersama dalam skala global. Kredibilitas, khususnya aksi konkret, sangat krusial,” kata Jokowi.
Dalam forum, Jokowi mengungkapkan salah satu strategi Indonesia memujudkan transisi energi dengan menargetkan netral karbon (net zero) pada 2060, salah satunya dengan mengembangkan Green Industrial Park seluas 20 ribu hektare di Kalimantan Utara.
Di sektor energi, Indonesia telah mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau.
“Untuk mewujudkan transformasi ini, kami telah menyusun strategi peralihan pembangkit listrik dari batu bara ke energi baru terbarukan, mempercepat pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan yang didukung pelaksanaan efisiensi energi, meningkatkan penggunaan biofuels dan mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik,” kata Jokowi
Kendati demikian, Indonesia perlu menjalin kemitraan global untuk mewujudkan komitmen itu. Sebab bagi negara berkembang, transisi energi membutuhkan pembiayaan dan teknologi yang tidak murah.
“Kami membuka peluang kerja sama dan investasi bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, kendaraan listrik, teknologi karbon, capture and storage, energi hidrogen, kawasan industri hijau, dan pasar karbon Indonesia,” kata Jokowi.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyampaikan, bahwa hadirnya Indonesia di forum ini merupakan undangan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden.
“Presiden Joe Biden telah mengundang sejumlah negara-negara utama untuk hadir pada pertemuan ini dan pada kesempatan malam ini Bapak Presiden Joko Widodo adalah salah satu dari hanya 10 kepala pemerintahan lainnya yang hadir dan berbicara dalam pertemuan melalui virtual setting,” kata Mahendra.
Ia mengungkapkan, pertemuan Major of Economies on Energy and Climate 2021 ini bertujuan untuk menggalang kerja sama negara-negara utama untuk langkah-langkah konkret guna mewujudkan target dan menyiapkan pertemuan Conference of Parties (COP) 26 di Glasgow pada November mendatang.
“Tujuan secara spesifik adalah memastikan perubahan suhu dunia tidak melebihi satu setengah derajat celsius. Dalam konteks tersebut, yang menjadi satu fokus utama adalah penyampaian terkait nationally determined contribution (NDC), yaitu komitmen masing-masing negara yang disampaikan dalam kerangka rencana program dan tujuan untuk mengatasi perubahan iklim, khususnya terkait transisi ke energi baru dan terbarukan,” jelas Mahendra.
Selain itu, lanjutnya, Presiden Biden juga mengundang peserta lainnya untuk mendukung global methane pledge, yaitu kesepakatan atau janji bersama untuk juga mengatasi emisi yang disebabkan oleh gas metan. Peserta lainnya adalah Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, serta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Terkait dengan global methane pledge yang merupakan usulan dan permintaan dukungan dari Presiden Biden. Bapak Presiden Jokowi menyampaikan secara umum mendukung langkah tadi dengan menyarankan agar seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka melalui mekanisme yang transparan dan bersifat partisipatif. Indonesia telah menyampaikan dukungannya terhadap global methane pledge yang bertujuan mengurangi 30 persen emisi metana global pada tahun 2030,” ungkap Mahendra.
Presiden Jokowi juga turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
